KS, JAKARTA – Direktur Eksekutif Etos Indonesia Institut, Iskandarsyah, menilai bahwa penetapan tersangka terhadap Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, harus menjadi momentum bagi partai berlambang banteng moncong putih itu untuk melakukan perbaikan diri.
Menurut Iskandar, para kader PDIP yang selama ini membela Hasto dengan keras seharusnya memahami rangkaian peristiwa hukum yang terjadi. Dengan demikian, ketika beropini di ruang publik, mereka tidak seharusnya mengklaim bahwa kasus tersebut adalah bentuk kriminalisasi.
“Publik sudah cerdas. Ketika Hasto ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, tentu saja mereka akan mencari jejak digital terkait rangkaian peristiwa hukum tersebut. Jadi, ketika elit PDIP beropini bahwa kasus ini merupakan kriminalisasi, menurut saya itu adalah pernyataan blunder,” ujar Iskandar kepada wartawan pada Jumat (10/1/2025).
Lebih lanjut, Iskandar menambahkan, publik kini justru semakin bertanya-tanya mengapa elit PDIP lebih menunjukkan keberpihakan terhadap Harun Masiku ketimbang kepada Riezky Aprilia. Padahal, Riezky mendapatkan suara terbanyak kedua setelah almarhum Nazaruddin Kiemas, yang merupakan adik dari almarhum Taufiq Kiemas, ipar Megawati Soekarnoputri, atau paman Puan Maharani.
“Jika merujuk pada perolehan suara, seharusnya pergantian antar waktu (PAW) dari Nazaruddin Kiemas adalah Riezky Aprilia, karena dia memperoleh suara terbanyak kedua. Namun, dalam Rapat Pleno PDIP, justru dipilih Harun Masiku untuk menggantikan Nazaruddin,” jelas Iskandar.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap pada keputusannya untuk melantik Riezky, namun Wahyu Setiawan, yang merupakan salah satu tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada 8 Januari 2020, disuap untuk mengubah keputusan KPU tersebut.
Seiring berjalannya sidang Wahyu Setiawan, sejumlah fakta terungkap, termasuk keterlibatan nama Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto.
“Pertanyaan yang lebih jauh adalah, mengapa Harun Masiku dipilih daripada Riezky? Publik terus bertanya-tanya mengapa kader PDIP begitu gigih membela Harun Masiku,” ungkap Iskandar.
“Kami meminta para elit di PDIP untuk tidak terus menggiring opini bahwa kasus Hasto merupakan kriminalisasi. Masyarakat sudah cerdas, jadi jangan melakukan hal yang tidak masuk akal di mata publik,” tambahnya.
Iskandar menduga bahwa Harun Masiku memiliki peran penting dalam menyelamatkan para elit PDIP dari kasus korupsi, yang mungkin menjadi alasan mengapa dia mendapatkan hadiah PAW menggantikan Nazaruddin Kiemas yang telah meninggal.
“Selama ini, publik hanya disuguhkan dengan kasus suap terkait PAW Harun Masiku. Namun, pertanyaannya adalah mengapa Harun Masiku dianakemaskan oleh PDIP. Kami sebagai masyarakat sangat menantikan jawaban dari hal ini,” pungkasnya.(erlita)
