KS, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik sepuluh anggota Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Istana Negara, Rabu (13/10/2021). Megawati Soekarnoputri didapuk menjadi ketua oleh Presiden. Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 45 tahun 2021 tentang pengangkatan keanggotaan Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional.
Susunan keanggotaan Dewan Pengarah BRIN ialah Megawati Soekarnoputri sebagai ketua, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa sebagai wakil ketua, Sudhamek Agoeng Waspodo Soenjoto sebagai sekretaris, Emil Salim, I Gede Wenten, Bambang Kesowo, Adi Utarini, Marsudi Wahyu Kisoro, dan Tri Mumpuni sebagai Anggota.
Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan melalui struktur Dewan Pengarah BRIN ini diharapkan bisa membawa Indonesia semakin berkompetisi di dunia. Ia juga berharap BRIN bisa menata dan mengelola seluruh lembaga riset serta membawa Indonesia bergerak menuju negara berbasis ilmu pengetahuan.
“Selama ini Ibu Megawati sangat konsisten menyuarakan pentingnya penguasaan ilmu-ilmu dasar, riset dan inovasi dan terus memerjuangkan peningkatan anggaran peneltian 5% dari PDB. Ibu Megawati juga penggagas awal dari BRIN, dengan mengusulkan kepada Presiden Jokowi agar BRIN hadir menjabarkan politik Indonesia Berdikari, dengan memfokuskan diri pada penelitian untuk manusia Indonesia, flora, fauna dan teknologi itu sendiri. Kepedulian Ibu Megawati itu merupakan bentuk dukungan yang kongkret untuk pengembangan riset dan inovasi nasional yang memang memerlukan sumber daya finansial yang besar. Selain itu dalam perspektif geopolitik, riset dan inovasi juga sangat penting di dalam membangun kekuatan pertahanan melalui penguatan kapabilitas industri pertahanan dengan semangat percaya pada kekuatan sendiri” kata Hasto.
Lebih lanjut Hasto menjelaskan jika Riset dan inovasi adalah kata kunci perkembangan teknologi, pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sebuah bangsa. Dengan menyatukan berbagai lembaga riset dalam satu kapal dengan satu nahkoda diharapkan tidak terjadi lagi duplikasi riset dan kesimpangsiuran tata kelola riset di Indonesia. (Wid)
