KS, BADUNG – Dalam penutupan Kongres VI PDI Perjuangan di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Ketua Umum PDI Perjuangan Prof. Dr. Megawati Soekarnoputri secara resmi menyatakan sikap partai terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Megawati menyoroti salah satu kesalahpahaman yang sering terjadi dalam demokrasi Indonesia, bahwa dalam sistem pemerintahan presidensial seperti yang dianut Indonesia, tidak dikenal istilah oposisi dan koalisi seperti dalam sistem parlementer.
“Demokrasi Indonesia bukanlah demokrasi blok-blokan kekuasaan, tetapi demokrasi yang bertumpu pada kedaulatan rakyat dan konstitusi,” kata Megawati. “Konstitusi itu yang paling tinggi,” tegasnya.
Karena itu, Megawati menegaskan bahwa PDI Perjuangan tidak akan mengambil posisi sebagai oposisi, tetapi juga tidak sekadar membangun koalisi kekuasaan. Sebaliknya, partai akan berperan sebagai penyeimbang konstitusional yang kritis terhadap kebijakan pemerintah.
“Kita adalah partai ideologis, yang berdiri di atas kebenaran, berpihak pada rakyat, dan bersikap tegas sebagai penyeimbang demi menjaga arah pembangunan nasional tetap berada pada rel konstitusi dan kepentingan rakyat banyak,” kata Megawati.
Megawati menambahkan, “Kita tidak berada di dalam kabinet, tetapi juga tidak memilih jalur oposisi. Peran kita adalah memastikan bahwa pembangunan nasional tetap pada rel konstitusi.”
PDI Perjuangan akan mendukung kebijakan Presiden Prabowo yang pro-rakyat, namun akan bersikap kritis dan tegas terhadap setiap penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila, keadilan sosial, dan hukum yang berlaku.
“Kita akan bersuara lantang jika ada kebijakan yang tidak sesuai dengan amanat penderitaan rakyat,” tegas Megawati.
Presiden kelima RI ini mengingatkan bahwa keberpihakan partai tidak ditentukan oleh posisi di dalam atau luar pemerintahan, melainkan pada kebenaran dan moralitas politik yang diajarkan oleh pendiri bangsa, Soekarno.
“PDI Perjuangan akan terus menjadi pelopor perjuangan rakyat,” pungkasnya. (joy)
