KS, JAKARTA – Sejumlah ekonom dan praktisi bisnis ngeriung sambil berdialog dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD di kantor Kemenko Polhukam Jakarta pada Rabu, (27/9) kemarin.
Sambil menikmati bakso, aneka kuliner dan teh poci, para ekonom dan praktisi bisnis seperti Rhenald Kasali, Prasetyantoko, Anton Hendranata, Chandra Fajri, Halim Alamsyah dan lain lain, memberikan masukan kepada Menko Mahfud MD terkait berbagai langkah penegakan hukum yang dilakukan pemerintah dan dampaknya terhadap investasi dan pertumbuhan ekonomi.
Mengawali obrolan santai di selasar kantor Kemenko Polhukam itu, Mahfud menanyakan “Peran hukum dan politik seperti apa yang diperlukan oleh suatu proses pembangunan dan iklim yang nyaman bagi investasi sehingga hukum itu bukan menghambat, tapi justru memberi jalan terhadap upaya investasi yang bagus dan pembangunan ekonomi yang positif” kepada para tamunya yang setiap hari menjadi nara sumber di berbagai media itu.
Para ekonom satu per satu menyampaikan pandangannya mengenai persoalan ekonomi dan bisnis yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan masalah hukum, keamanan, dan politik.
Para pengamat dan pelaku ekokomi bisnis yang hadir, pada umumnya mendukung langkah-langkah tegas pemerintah dalam penegakan hukum dan penerapan aturan yang konsisten, dan mampu memberi kepastian bagi dunia bisnis dan investasi. Mereka menampik bila penegakan hukum
yang tegas dikhawatirkan akan mengakibatkan calon investor takut untuk berinvestasi.
“Saya pikir tidak usah ragu untuk bersikap tegas pak, yang penting konsisten dalam menegakkan hukum. Kata kuncinya adalah konsistensi, saya kira akan menyebabkan iklim investasi dan perekonomian kita akan menjadi lebih baik,” ujar Anton Hendranata, Direktur BRI Research Institute.
Hal senada disampaikan oleh David E. Sumual, bahwa kepastian hukum dan aturan yang tegas justru menjadi necessary condition dalam ekonomi. “Sebelum investor masuk, mereka akan melihat regulasinya seperti apa, berapa proyek yang akan terlibat, mereka akan lakukan legal assesment. Justru itu yang nomor satu pak Menko, meski di atasnya ada lagi yang namanya political stability” ujar Chief Economist BCA tersebut.
Selain persoalan ekonomi yang terkait dengan hukum, politik, dan keamanan yang menjadi kewenangan Menko Polhukam, para ekonom juga menyinggung berbagai kebijakan yang ditempuh pemerintah, misalnya yang terkait social commerce, kebijakan mengenai thrifting, kebocoran anggaran, hingga soal el nino yang akan berdampak bagi petani dan produksi pangan nasional.
Terkait dengan kebijakan terbaru mengenai social commmerce yang kini menjadi perbincangan publik, Rhenald Kasali mengatakan “Suatu kebijakan itu tidak bisa diambil satu kali setelah itu dianggap benar selamanya. Pemerintah juga harus dengarkan dan mengkoreksi berbagai kebijakan yang dilakukan,” ujar pakar manajeman yang memandu bincang santai bersama Menko Polhukam itu. (int)
