KS, ALJIR- Meskipun sempat terpecah lantaran sejumlah negara yang tergabung dalam Liga Arab melakukan normalisasi hubungan dengan Israel. Sejumlah pemimpin Liga Arab kembali menegaskan dukunganya terhadap perjuangan Palestina untuk meraih kemerdekaan.
Deklarasi terakhir dalam pertemuan puncak Liga Arab di Aljazair pada hari Rabu (2/11/2022) kemarin menyoroti dukungan berkelanjutan blok itu untuk negara Palestina, perlindungan situs di Yerusalem terhadap pelanggaran Israel dan kecaman atas penggunaan kekerasan oleh Israel dan blokade di Jalur Gaza.
“Namun, 22 negara anggota gagal mengambil sikap terbuka terhadap kekuatan pendudukan Palestina,” kata Zeina Khodr dikutip dari Al Jazeera, Kamis (3/11/2022).
Ia mengatakan bahwa Liga Arab dengan sengaja mengeluarkan keputusan yang dibuat dengan sangat hati-hati.
“Ini adalah organisasi regional yang sangat terpecah dan terpolarisasi, jadi mereka sangat berhati-hati dengan kata-kata yang mereka gunakan,” kata Khodr.
“Kami mendengar para pemimpin menyatakan dukungan untuk Palestina dan hak mereka untuk bernegara, tetapi tidak ada kecaman terhadap Israel.”
Dalam sambutan pembukaannya pada hari Selasa, Presiden Aljazair Abdelmadjid Tebboune telah berjanji untuk melakukan upaya yang cukup besar untuk menegaskan kembali dukungan bagi Palestina ketika perhatian masyarakat Arab dan internasional beralih ke konflik dan krisis lainnya.
“Penyebab utama dan pertama kami, ibu dari semua penyebab, masalah Palestina, akan menjadi pusat perhatian dan prioritas utama kami,” kata Tebboune.
Liga Arab didirikan pada tahun 1945 untuk mempromosikan persatuan, tetapi dalam beberapa tahun terakhir, telah dirusak oleh meningkatnya perpecahan.
Selama beberapa dekade, kelompok tersebut telah berkomitmen untuk mendirikan Palestina sebagai negara merdeka, tetapi tanggapannya telah terpecah oleh masalah-masalah termasuk pengaruh Iran, perang saudara di Suriah dan keputusan oleh beberapa orang untuk menormalkan hubungan dengan Israel.
Sejak KTT Liga Arab terakhir pada 2019, Uni Emirat Arab, Bahrain, Maroko, dan Sudan telah sepakat untuk menormalkan hubungan diplomatik dengan Israel. Negara-negara Teluk lainnya yang memelihara hubungan dengan Israel, seperti Oman dan Qatar, telah menolak untuk mengikutinya dalam meresmikan hubungan mereka.
Deklarasi terakhir tidak membuat proposal baru untuk memajukan kenegaraan atau hak-hak Palestina, karena mantan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tampaknya akan kembali berkuasa di salah satu koalisi sayap kanan.
