KS, ACEH TAMIANG — Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, Minggu (4/1/2026), untuk meninjau langsung kondisi sungai dan muara Tamiang, serta memimpin rapat koordinasi persiapan pelaksanaan Satuan Tugas (Satgas) Kuala.
Kunjungan kerja tersebut, sebagai bagian dari operasi terpadu pemerintah dalam percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak banjir dan pendangkalan sungai.
Di awal rangkaian, Menhan Sjafrie melakukan peninjauan udara (helicopter view) untuk memperoleh gambaran menyeluruh kondisi alur sungai, sedimentasi, serta kawasan muara. Selanjutnya, Menhan melaksanakan peninjauan langsung sepanjang sungai hingga muara Tamiang menggunakan kapal, guna memastikan kesiapan lokasi dan memahami secara detail permasalahan teknis di lapangan.
Usai peninjauan, Menhan memimpin rapat koordinasi yang dihadiri oleh Wakil Panglima TNI, Staf Khusus Presiden Bidang Infrastruktur, Kepala Badan Logistik Pertahanan (Kabaloghan) Kemhan, Pangdam Iskandar Muda (IM), serta Bupati Aceh Tamiang, bertempat di Kantor Desa Tangsi Lama, Kecamatan Seruway. Rapat ini difokuskan pada sinkronisasi rencana teknis, kesiapan alat berat, dukungan logistik, serta integrasi program Satgas Kuala dengan tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Dalam rapat tersebut, Menhan menegaskan rencana pengerahan alat berat oleh Satgas Kuala yang akan dimulai dalam dua minggu ke depan, sehingga pelaksanaan normalisasi sungai dan muara dapat berjalan seiring dan selaras dengan program rehabilitasi dan rekonstruksi yang sedang dan akan dilaksanakan pemerintah daerah maupun kementerian/lembaga terkait.
Menhan menekankan bahwa pembentukan Satgas Kuala tidak semata berorientasi pada pengerukan dan normalisasi sungai, namun memiliki tujuan strategis yang lebih luas, yakni mendukung pemulihan dan penguatan perekonomian masyarakat yang bermukim di sepanjang bantaran sungai dan kawasan muara Tamiang. Normalisasi alur sungai diharapkan dapat memulihkan akses transportasi air, aktivitas nelayan, pertanian, serta perdagangan lokal yang terdampak pendangkalan dan banjir.
Kegiatan ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menghadirkan solusi terpadu dan berkelanjutan, melalui sinergi lintas sektor antara pemerintah pusat, TNI, dan pemerintah daerah, guna memastikan bahwa penanganan pascabencana tidak hanya bersifat darurat, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. (***)
