KS, JAKARTA – Travel nakal di musim haji, diminta Wakil Ketua Komisi VIII DPR Abidin Fikri menyoroti kesiapan Kementerian Agama, Badan Penyelenggara Haji (BP Haji), hingga Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) minta ditindak tegas. Abidin tak ingin ada kesalahan yang membuat jemaah merasa dirugikan.
“Komisi VIII DPR RI mengapresiasi kerja keras seluruh pihak yang memastikan kelancaran penyelenggaraan ibadah haji. Kami pastikan proses pemvisaan, akomodasi, transportasi, hingga layanan kesehatan sudah disiapkan dengan matang,” kata Abidin kepada wartawan, Selasa (6/5/2025).
Abidin memberikan catatan terkait pelaksanaan haji 2025. Ia menyoroti praktik pemberangkatan jemaah haji menggunakan visa non-haji yang masih ditemukan oleh oknum biro travel.
“Kami meminta Kementerian Agama menindak tegas travel yang terbukti melanggar, termasuk pencabutan izin operasional. Jangan biarkan jemaah menjadi korban,” tegasnya.
Abidin mengimbau masyarakat waspada dan memeriksa keabsahan biro perjalanan melalui situs resmi Kementerian Agama. Jika terjadi penipuan, katanya, calon jemaah bisa langsung melapor ke kepolisian.
“Jangan diam. Laporkan dengan membawa dokumen perjalanan, bukti pembayaran, dan bukti komunikasi dengan travel agar pelaku bisa diproses hukum,” ucap Abidin.
Legislator PDIP ini juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas layanan dari mulai penyediaan makanan, fasilitas ramah lansia, hingga pelatihan manasik haji intensif. Abidin mewanti-wanti cuaca ekstrem di Arab Saudi mencapai lebih dari 40 derajat Celsius.
“Kami juga mendorong pengawasan ketat terhadap maskapai seperti Garuda Indonesia, Lion Air, dan Saudi Airlines agar tidak ada keterlambatan yang mengganggu jadwal jemaah,” katanya.
Sementara itu, anggota komisi VIII DPR Fraksi PDIP, Selly Gantina, mengatakan pihaknya akan melakukan pengawasan secara menyeluruh. DPR disebut akan membagi pengawasan dalam beberapa tahap, yakni sebelum keberangkatan, masa pelaksanaan di Makkah dan Madinah, hingga setelah kepulangan. (red)
