KS, BANDUNG – Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Jawa Barat mendapatkan apresiasi dari Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sekaligus Ketua Satuan Tugas Penyakit Mulut dan Kuku (Satgas PMK) Letnan Jenderal Suharyanto, S. Sos., M.M. saat Rapat Koordinasi Satgas PMK, di Gedung Sate, Bandung, Jumat (29/7/2022).
Apresiasi tersebut diberikan karena tren kasus PMK di Jawa Barat yang mengalami penurunan hingga pada 26 Juli tidak ada penambahan kasus harian.
“Tren penurunan ini betul-betul mohon dipelihara dan ditingkatkan dan dijaga konsistensinya. Masing-masing kabupaten/kota perlu memilihara dan menjaga tren data yang telah cenderung menurun ini,” kata Surhayanto.
Penambahan kasus harian PMK di Jawa Barat pada kurun waktu 3 Mei sampai 21 Juni 2022 mengalami kenaikan. Hal itu kemudian mengalami kenaikan fluktuatif hingga puncak penambahan kasus harian pada 3 Juli 2022 mencapai 2.967 kasus. Namun setelah itu kasus cenderung menurun hingga saat ini.
Dari perkembangan itu, Suharyanto opitimistis Jawa Barat dapat menangani kasus PMK dengan baik. Menurutnya, Jawa Barat telah memiliki record sebagai provinsi dengan penanggulangan Covid-19 terbaik setelah DKI Jakarta.
Sebagai mantan Pangdam V Brawijaya, bahkan Suharyanto juga mengakui bahwa Provinsi Jawa Barat lebih unggul dalam pelaksanaan vaksinasi dari Provinsi Jawa Timur.
“Saat saya masih jadi Pangdam Brawijaya, memang Jawa Barat ini kami lihat cepat sekali dalam pelaksanaan vaksinasi,” ungkap Suharyanto.
Lebih lanjut, dengan capaian yang telah diraih Jawa Barat itu, Suharyanto tetap mengingatkan pentingnya biosecurity sebagai salah satu alat efektif penanganan PMK. Meski kasus PMK di Jawa Barat sudah menurun, namun hal itu tidak boleh membuat lengah. Suharyanto meminta wilayah di Jawa Barat yang sudah berada di zona hijau perlu dijaga agar tidak penyebaran virus PMK tidak kembali naik.
“Itu dijaga betul, jangan sampai kemasukan. Caranya dengan biosecurity dari lingkup kandang yang terkecil hingga batas- batas RT/RW dan dan desa. Hidupkan kembai posko PPKM yang pernah diaktifkan saar Covid-19 untuk menjaga hewan ternak,” jelasnya.
Terakhir, Suharyanto juga berpesan tentang perlunya integrasi yang solid untuk menangani penyakit ini. Khususnya untuk di daerah-daerah di perbatasan agar dibantu dan dikerahkan oleh semua pihak terkait.
“Penanganan PMK ini tidak hanya bisa mengandalkan pemerintah pusat saja. Perlu ada integrasi solid untuk mengatasi penyakit ini. Khususnya, para pucuk pimpinan yang telah ditunjuk agar terus back up satgas di daerah,” pungkasnya. (Wid)
