KS, JAKARTA – Proyek pembangunan Jalan Tol Jakarta Cikampek II (Japek) elevated atau jalan Tol MBZ terindikasi adanya korupsi.
Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita uang senilai US$354.700 dari kasus Japek.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Ketut Sumedana mengatakan bahwa penyitaan sejumlah uang tersebut dilakukan setelah melakukan penggeledahan ketiga tempat.
Tiga tempat itu berlokasi dari beberapa perusahaan di antaranya PT GSF yang beralamat di Komplek Pertokoan Rawasari Mas Blok B No.18 jalan Percetakan Negara Kav. 36, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat.
Selanjutnya, PT DP, berlokasi di Gedung Utaka 87, Jl. Utan Kayu Utara No. 87 RT 002/008, Kelurahan Utan Kayu Utara, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur. Kemudian, PT RUA, beralamat di Ruko Puri Botanical H8 No.18, Jl. Raya Joglo, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat.
“Tim penyidik juga melakukan penyitaan atas mata uang asing senilai US$354.700 yang diduga sebagai uang hasil tindak pidana,” kata Ketut dalam keterangannya, Selasa (3/10/2023).
Dari ketiga tempat tersebut tim penyidik Kejagung juga telah berhasil menemukan dokumen-dokumen dan bukti elektronik yang berkaitan dengan peristiwa pidana
Kejagung Tetapkan Pejabat PT Bukaka Tersangka Korupsi Tol Japek II MBZ
Sebagai informasi, pekerjaan pembangunan Jalan Tol Jakarta-Cikampek (Japek) II Elevated Ruas Cikunir-Karawang Barat atau Jalan Layang MBZ dengan nilai kontrak mencapai Rp13,5 triliun.
Kasus dugaan korupsi ini terungkap karena dalam pelaksanaan pengadaan pekerjaan diduga terdapat perbuatan melawan hukum persekongkolan jahat untuk mengatur spesifikasi barang yang dimaksud guna menguntungkan pihak tertentu.
Hingga kini, perbuatan tersebut telah merugikan keuangan negara yang berdasarkan hasil perhitungan sementara mencapai Rp1,5 triliun dan empat tersangka. Mulai dari Djoko Dwijono (DD) selaku Direktur Utama PT Jasa Marga Jalan Layang Cikampek (JJC) periode 2016—2020. (Int/bns)
