KS, TAPANULI UTARA — Kapolri memimpin rapat koordinasi bersama Forkopimda Provinsi Sumut pada tanggal 30 November 2025 di Pos Pendukung Nasional Prov. Sumatera Utara.
Rapat yang turut dihadiri Kepala Basarnas Sumut dan Kepala BPBD Sumut serta jajaran Kapolda baik secara langsung maupun virtual ini digelar untuk memetakan penanganan darurat terhadap bencana alam yang melanda Provinsi Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat.
Dalam pertemuan tersebut, Kapolri menegaskan bahwa seluruh pihak harus turun tangan membantu penanganan bencana.
“Dalam situasi seperti ini tidak ada yang boleh berjalan sendiri. Semua unsur harus bergerak cepat, terkoordinasi, dan tepat sasaran,” tegas Kapolri.
Beberapa keputusan strategis pun diambil, di antaranya mobilisasi logistik via udara dan darat, penyiapan posko penyelamatan dan pelayanan darurat, serta pendirian dapur lapangan dan layanan medis. Selain itu, sistem rayonisasi kembali diaktifkan untuk memastikan kesiapan personel di seluruh wilayah.
“Kita pastikan respons cepat. Warga tidak boleh menunggu terlalu lama untuk mendapatkan bantuan,” ujar Kapolri.
Polda jajaran diperintahkan mendirikan posko gabungan di tiap kabupaten terdampak, memastikan jalur komunikasi aktif, dan mendata wilayah yang masih terisolir.
Kapolda Sumut melaporkan terdapat 503 kejadian bencana yang tercatat sejak 24 November, dengan “titik terisolir” terbanyak berada di Kabupaten Tapanuli Tengah.
“Kami sudah mengerahkan helikopter dan truk logistik untuk menjangkau 70 titik terisolir,” kata Kapolda Sumut.
Ia juga menambahkan bahwa “19 Polres telah mendirikan dapur lapangan, sementara 25 SPPG dialihkan untuk mendukung penyediaan kebutuhan dasar masyarakat.”
Koordinasi antara Polri, TNI, BPBD, dan Pemerintah Daerah terus dijalin, termasuk pelaksanaan airdrop logistik ke wilayah sulit dijangkau serta pemulihan fasilitas komunikasi, listrik, dan kebutuhan dasar lainnya.
“Prioritas kita adalah memastikan tidak ada warga yang luput dari jangkauan bantuan,” tegas Sigit.
Dengan sinergisitas lintas sektor ini, diharapkan bantuan dapat lebih cepat sampai ke masyarakat terdampak, korban dapat tertangani secara baik, dan proses pemulihan dapat dimulai secepat mungkin. Masyarakat juga dihimbau tetap waspada terhadap potensi bencana susulan dan mengikuti arahan resmi dari instansi berwenang. (***)
