KS, JAKARTA – Proses pembersihan sekolah-sekolah terdampak bencana di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh Utara, hingga Aceh Tamiang dikebut jelang semester baru yang akan dimulai pada 5 Januari 2026. Personel TNI AD terus bergerak ke berbagai titik agar anak-anak bisa kembali ke sekolah.
Sejak Sabtu (3/1) personel TNI membersihkan MIN 29 Aceh Utara, MIN 21 Aceh Utara, SMAN 1 Baktiya, SMPN 1 Lapang, SDN 19 Jambo Aye, TK Pelangi, dan SDN 7 Kuala Simpang.
Kemudian, TK Quratul Aqyun, PAUD Nurul Ikhlas, SDN Grong-Grong, SDN Ketibung, Pondok Dayah Asasul Huda, dan SDN 8 Meureudu. Lalu, MIN 2 Meurah Dua, MTs Meurah Dua, SMPN 5 Kejuruan Muda, SDN Simpang Kiri, TK Al Fatih, dan MIS Al Amin.
Para personel yang sebagian besar tergabung dalam Satuan Tugas Penanggulangan Bencana membersihkan baik bagian dalam maupun luar gedung sekolah. Lumpur-lumpur yang masih tersisa dan sudah mengeras disiram dengan air. Tumpukan material sampah yang terbawa banjir dan longsor pun dibersihkan.
Di SDN 7 Kuala Simpang, tampak proses pembersihan sudah signifikan. Lantai kelas sudah bersih dari lumpur, rak-rak juga mulai ditata. Sementara itu, di MIN 2 Meurah Dua, lumpur masih terlihat menumpuk di halaman sekolah, bangku-bangku juga masih ada di luar kelas. Alat berat berupa ekskavator bahkan diturunkan ke MIN 2 Meurah Dua.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno telah menyampaikan kegiatan belajar mengajar di wilayah terdampak bencana tetap akan dimulai pada 5 Januari 2026. Pemerintah menyiapkan tenda darurat sebagai ruang kelas sementara untuk sekolah yang rusak berat.
Berdasarkan data pemerintah, terdapat 3.700 sekolah terdampak bencana di Sumatra, dengan 3.100 di antaranya mengalami kerusakan berat. Fokus utama pemerintah saat ini adalah melakukan percepatan pembersihan sekolah yang masih tertimbun material sisa bencana.
Bertalian dengan itu, pemerintah juga menyiapkan tiga skenario kegiatan belajar mengajar (KBM) bagi siswa dan guru di sekolah terdampak bencana. Tiga skenario itu dibagi berdasarkan waktu, yaitu masa tanggap darurat (0-3 bulan), masa tansisi (3-12 bulan), dan masa pemulihan (1-3 tahun).
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menegaskan metode pembelajaran akan sangat adaptif terhadap kondisi di lapangan.
“Metode pembelajaran bersifat fleksibel dan adaptif, termasuk pengembangan bahan belajar darurat,” ujar Abdul Mu’ti dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (30/12).
