KS, JAKARTA – Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendorong pemerintah RI untuk terus menjalin kerja sama dengan negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan badan internasional lainnya dalam memberikan bantuan kemanusiaan sekaligus perdamaian di Afghanistan.
MUI mengimbau seluruh pemimpin politik dan elemen masyarakat di Afghanistan untuk melakukan proses politik secara damai hingga terbentuk pemerintahan yang berdaulat.
“Mengimbau kepada para pemimpin politik dan suku serta semua pihak di Afghanistan untuk mengedepankan musyawarah, perdamaian, persatuan, persaudaraan, tolong menolong, sehingga tercipta tatanan kehidupan kemasyarakatan dan kebangsaan yang lebih kuat, berdaulat, dan bermartabat di Afghanistan,” ungkap MUI dalam keterangan persnya. Jumat (10/9/2021) kemarin.
MUI juga mengimbau semua pemimpin negara di dunia dan masyarakat internasional agar tidak mengintervensi proses politik internal di Afghanistan. Pihaknya meminta rakyat Indonesia menghindari sikap yang dapat memicu pertentangan atau polarisasi dalam menyikapi situasi di Afghanistan.
Adapun MUI pada 2018 pernah menjadi tuan rumah pertemuan ulama Pakistan, Afghanistan, dan Indonesia untuk menyelesaikan kekerasan berkepanjangan di Afghanistan.
Selanjutnya, MUI menerima delegasi Taliban, termasuk kepala biro politiknya Mullah Abdul Ghani Baradar, pada 2019 untuk membahas perdamaian di Afghanistan. Gerakan Taliban menguasai Afghanistan setelah mengambil ibu kota Kabul pada 15 Agustus, memaksa presiden Afghanistan dan pejabat tinggi lainnya untuk meninggalkan negara itu.
Indonesia telah mendorong proses rekonsiliasi nasional di Afghanistan yang harus dipimpin oleh bangsa itu sendiri dalam pertemuan luar biasa OKI di Markas OKI Jeddah, pada 22 Agustus. Dalam pertemuan itu, delegasi Indonesia juga menekankan rekonsiliasi nasional hanya dapat dicapai dengan persatuan dan solidaritas seluruh pihak di Afghanistan, serta pentingnya partisipasi kaum perempuan.
Baru-baru ini, Taliban mengumumkan susunan pemerintahan sementara di Afghanistan yang akan dipimpin oleh Mullah Mohammad Hasan Akhund. Indonesia sendiri tetap berharap pemerintah permanen di Afghanistan nantinya merupakan pemerintahan yang inklusif.
Menurut Kementerian Luar Negeri RI, komitmen pembentukan pemerintahan inklusif telah disampaikan Taliban sebelumnya. Salah satunya ketika Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi bertemu dengan pihak Taliban di Doha, Qatar, pada 26 Agustus.
Selain mendorong pemerintahan inklusif, Menlu Retno menekankan agar Afghanistan tidak menjadi tempat berkembangnya kelompok teroris serta penghormatan hak-hak perempuan. (int/red)
