KS, JAKARTA – Mantan Ketua Umum Badan komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia sekaligus Penasehat DPP BK PRMI, Idrus Marham, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang menolak kehadiran atlet Israel dalam ajang World Artistic Gymnastics Championships 2025 di Jakarta.
Idrus menilai keputusan Pramono bukan reaksi populis, melainkan “posisi berprinsip yang mengedepankan martabat negara, solidaritas kemanusiaan, dan konsistensi diplomasi Indonesia.” Ia menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh mengaburkan sikap politik luar negerinya yang sejak awal berpihak pada kemerdekaan Palestina.
> “Selama Israel belum mengakui Palestina, kita tidak punya dasar moral maupun diplomatik untuk bersikap seolah normal,” ujar Idrus dalam pernyataannya di Jakarta, Kamis, 10 Oktober 2025.
Menurutnya, memberi ruang bagi atlet Israel di tengah situasi kemanusiaan yang memburuk di Gaza dapat ditafsirkan sebagai pelemahan posisi Indonesia di mata dunia. “Kita harus teguh menjaga komitmen luar negeri kita, bahwa pengakuan terhadap Israel hanya akan menyusul bila mereka mengakui negara Palestina,” katanya.
Idrus juga mengingatkan agar Kementerian Pemuda dan Olahraga serta penyelenggara kejuaraan mempertimbangkan dampak strategis dari kebijakan ini — baik dari sisi diplomasi, reaksi publik, maupun potensi sanksi dari federasi olahraga internasional. “Ini bukan sekadar teknis olahraga. Ini menyangkut moral dan politik luar negeri,” tambahnya.
—
Pramono Anung: “Visanya Gak Usah Dikeluarin Saja”
Sikap tegas Pramono Anung sebelumnya telah memicu perbincangan publik. Ia meminta agar visa bagi atlet Israel tidak dikeluarkan.
> “Kalau saya, yang paling penting visanya gak usah dikeluarin saja, supaya gak ke Jakarta. Karena gak ada manfaatnya dalam kondisi seperti ini,” ujar Pramono di Balai Kota DKI Jakarta.
Pramono menilai kehadiran atlet Israel di tengah tragedi Gaza dapat memicu reaksi emosional masyarakat. “Pasti akan membangkitkan kemarahan publik dalam kondisi seperti ini. Memorinya masih melekat di kita semua,” katanya.
Gubernur DKI itu juga menyebut pernyataan Presiden Prabowo Subianto di Sidang Umum PBB sebagai dasar politik luar negeri yang jelas. “Pidato Pak Presiden sudah clear. Jadi gak perlu diterjemahkan lagi,” ujar Pramono.
—
Prabowo: Akui Israel Jika Palestina Merdeka
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa Indonesia siap membuka hubungan diplomatik dengan Israel apabila negara itu mengakui kemerdekaan Palestina. “Kami siap membangun hubungan diplomatik dengan Israel apabila negara itu mengakui Palestina secara sah,” ujar Prabowo dalam wawancara dengan Reuters di Paris, Mei 2025.
Pernyataan itu, yang ditegaskan kembali dalam pidatonya di Sidang Umum PBB, menunjukkan keseimbangan diplomasi Indonesia: mendukung perdamaian dua negara tanpa mengorbankan prinsip keadilan.
—
Konsistensi Diplomasi Indonesia
Penolakan terhadap delegasi Israel bukan hal baru bagi Indonesia. Dalam beberapa kejuaraan internasional sebelumnya, Indonesia juga menolak kehadiran tim Israel dengan alasan tidak memiliki hubungan diplomatik.
Langkah Pramono dan dukungan Idrus Marham dinilai mempertegas komitmen Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina, sekaligus menjadi pengingat bahwa diplomasi bangsa ini tetap berpijak pada nilai kemanusiaan dan konstitusi.
> “Ini bukan tindakan intimidatif, tapi bentuk konsistensi. Kita harus menjaga integritas bangsa di tengah tekanan global,” tutup Idrus
