KS, Jakarta – Tahapan Pilkada Serentak 2024 yang akan digelar di 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota pada 27 November 2024, sudah mulai bergulir. Saat ini KPU di semua tingkatan sedang melakukan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih. Bahkan di akhir Agustus 2024 mendatang, para bakal calon kepala daerah sudah akan melakukan pendaftaran ke KPU di daerah masing-masing.
Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta Fahira Idris mengungkapkan, tantangan Pilkada 2024 akan sangat beragam. Bukan hanya persoalan keamanan, pilkada juga akan dihadapkan pada persoalan logistik, anggaran, daftar pemilih, netralitas penyelenggara dan aparat negara serta tata kelola pemilu yang akuntabel hingga potensi politik uang dan praktik kampanye hitam.
Oleh karena itu, dengan semakin dekatnya waktu penyelenggaraan pilkada, penyelenggara pemilu terutama KPU dan Bawaslu dan pemangku kepentingan terkait mulai dari pemerintah, pemerintah daerah, aparat keamanan terutama TNI-Polri harus semakin intensif melakukan koordinasi, sinergi dan kolaborasi.
“Penyelenggaraan pilkada yang digelar serentak di seluruh daerah ini baru pertama kali digelar sehingga tantangannya akan sangat beragam. Namun saya optimis, dengan pengalaman panjang kita menggelar pemilu nasional dan pilkada, ditambah semakin dewasanya kehidupan berdemokrasi, pilkada 2024 ini akan berjalan aman dan damai,” ujar Fahira Idris di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta (11/7).
Menurut Fahira Idris, tensi pilkada berpotensi lebih tinggi mengingat ada ikatan emosional yang lebih dekat antara pendukung dengan calon yang didukungnya. Untuk itu, harus dipastikan gesekan antarpendukung hanya sebatas adu gagasan. Kampanye hitam apalagi adu fisik harus dicegah sedini mungkin. Artinya, meningkatkan pendidikan politik kepada masyarakat untuk memahami pentingnya memilih secara bijak menjadi penting.
Selain itu, hal-hal teknis tetapi sangat penting misalnya logistik dan daftar pemilih harus menjadi perhatian khusus penyelenggara demi kelancaran pilkada. Penyediaan dan distribusi logistik pemilu di daerah yang luas dan beragam menjadi tantangan tersendiri. Untuk itu, penting menyusun rencana distribusi logistik yang rinci dan terjadwal dengan baik.
Begitu juga dengan daftar pemilih. Penyusunan daftar pemilih yang akurat dan terverifikasi menjadi krusial untuk menghindari adanya pemilih ganda atau pemilih fiktif. Menggunakan teknologi informasi untuk memverifikasi dan memperbaharui daftar pemilih dan mengintegrasikan data kependudukan dengan data pemilih untuk memastikan akurasi menjadi salah satu solusi yang bisa ditempuh.
“Untuk memastikan Pilkada berjalan dengan aman dan damai, diperlukan strategi komprehensif yang mencakup berbagai aspek dari penyelenggaraan hingga pengawasan. Kesuksesan Pilkada 2024 ini akan menjadi tonggak penting dalam sejarah demokrasi Indonesia,” pungkas Fahira Idris.
Sebagai informasi, Pilkada Serentak 2024 merupakan yang pertama kalinya melibatkan seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia, terkecuali provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang gubernurnya tidak dipilih langsung dan kabupaten/kota yang di Jakarta yang ditunjuk oleh Gubernur.
