KS, JAKARTA – Kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polda Metro Jaya tetap berada di atas 70 persen, meski institusi kepolisian tengah menghadapi sorotan publik akibat sejumlah kasus yang melibatkan oknum anggotanya. Hal itu terungkap dalam hasil Survei Nasional Pendapat dan Harapan Publik yang dirilis Etos Indonesia Institute (ETOS).
Survei tersebut dilaksanakan pada 10 – 30 Januari 2026 dan melibatkan 2.000 responden yang tersebar di enam wilayah hukum Polda Metro Jaya, meliputi lima wilayah administrasi DKI Jakarta, Kepulauan Seribu, serta tiga daerah penyangga yakni Depok, Kota Bekasi, dan Tangerang Selatan. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode random sampling dengan margin of error sekitar 0,8 persen.
Direktur Eksekutif ETOS, Iskandarsyah, mengatakan survei ini bertujuan menangkap respons objektif masyarakat di tengah derasnya narasi negatif terhadap Polri, khususnya di media sosial.
“Tujuan survei ini adalah untuk melihat secara jujur bagaimana pandangan dan harapan publik terhadap kinerja Polri, khususnya Polda Metro Jaya. Di media sosial, Polri sering kali hanya ditampilkan dari sisi buruknya, padahal masyarakat tetap membutuhkan kehadiran polisi,” ujar Iskandarsyah dalam keterangan resminya di Jakarta, Rabu (11/2/2026).
Ia menegaskan bahwa secara kelembagaan, Polri merupakan institusi sipil yang lahir dari amanat reformasi dan terpisah dari TNI sejak era reformasi ABRI. Karena itu, menurutnya, kritik terhadap oknum tidak seharusnya digeneralisasi sebagai kegagalan institusi secara keseluruhan.
“Dalam kajian persepsi publik, tingkat kepercayaan di atas 60 persen sudah dikategorikan sebagai respons menengah ke atas atau cenderung baik. Angka di atas 70 persen ini menunjukkan masyarakat masih menaruh kepercayaan kepada Polri,” jelasnya.
Iskandarsyah menambahkan, survei tersebut juga memasukkan pertanyaan terkait sejumlah peristiwa dan insiden yang terjadi pada Agustus tahun lalu, termasuk tindakan aparat di lapangan. Namun, hasilnya menunjukkan publik mampu memisahkan perilaku oknum dari kebutuhan terhadap institusi kepolisian secara umum.
“Hasil survei ini tidak berkorelasi langsung dengan kasus-kasus oknum yang terjadi belakangan. Di dalam tubuh Polri masih banyak anggota yang berintegritas, profesional, dan benar-benar melayani masyarakat,” tegasnya.
Ia juga menyebutkan bahwa hasil survei nasional tersebut telah disampaikan secara resmi kepada Kapolda Metro Jaya dan Inspektur Pengawasan Daerah (Irwasda), baik dalam bentuk hard copy maupun soft copy, sebagai bagian dari kontribusi ETOS dalam mendorong perbaikan tata kelola dan peningkatan kinerja kepolisian.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (LKSKI), Edi Saputra Hasibuan, S.H., M.H., menilai berbagai masukan dan sorotan publik terhadap Polri merupakan hal yang wajar dalam iklim demokrasi dan seharusnya disikapi secara positif.
“Polri harus melihat kritik sebagai bagian dari proses pembenahan. Saat ini, berbagai langkah perbaikan internal terus dilakukan untuk meningkatkan profesionalisme dan membangun kembali kepercayaan publik,” ujarnya.
Menurut Edi, Polri juga terus berupaya hadir di tengah masyarakat dan mendukung program pemerintah, salah satunya melalui pembangunan sekitar 1.500 unit Sentra Pangan Bergizi (SPBG) yang ditargetkan hingga 2026 guna mendukung program Makanan Bergizi Gratis.
Terkait pemanggilan Kapolri oleh Presiden, Edi menilai hal tersebut sebagai bagian dari hubungan kerja yang wajar antara Presiden dan Kapolri.
“Pertemuan itu bersifat biasa. Presiden tentu ingin mengetahui kondisi terkini, terutama terkait keamanan dan ketertiban masyarakat, terlebih di tengah berbagai persoalan di daerah seperti banjir dan isu kamtibmas lainnya,” jelasnya.
Ia juga menepis spekulasi mengenai kemungkinan pergantian Kapolri dalam waktu dekat. “Pergantian Kapolri tidak bisa dilakukan secara singkat. Prosedurnya panjang dan melibatkan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) yang memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian pejabat kepolisian,” kata Edi.
Menurutnya, hingga saat ini belum terdapat indikasi kuat terkait pergantian Kapolri. Presiden, kata dia, masih fokus pada agenda pembangunan nasional dan menjaga stabilitas keamanan.
“Presiden saat ini masih sangat membutuhkan peran Polri untuk menyukseskan berbagai program dan menjaga stabilitas nasional,” pungkasnya.(erlita)
