KS, JAKARTA, 2 September 2025 – Pernyataan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) yang menyebut belum menemukan indikasi pelanggaran HAM berat dalam kasus anggota Brimob yang diduga melindas pengemudi ojek online (ojol) menuai kritik keras dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari Direktur Eksekutif ETOS Indonesia Institute, Iskandarsyah.
Menurut Iskandarsyah, pernyataan tersebut sangat melukai hati masyarakat yang tengah berduka dan menanti keadilan.
“Rekaman peristiwa tersebar di mana-mana, pelaku sedang dalam proses pemeriksaan pihak kepolisian, korban pun sudah meninggal dunia. Tapi mereka masih mengatakan tidak ada indikasi pelanggaran HAM. Mereka ini bicara dalam keadaan sadar atau baru bangun tidur?” tegas Iskandarsyah saat ditemui di Jakarta, Selasa (2/9/2025).
Ia juga mempertanyakan proses investigasi yang dilakukan KOMNAS HAM, yang menurutnya tidak transparan dan terkesan tertutup.
“Investigasi seperti apa yang mereka lakukan? Publik tidak pernah tahu. Seolah-olah mereka yang paling paham segalanya. Padahal masyarakat bisa melihat sendiri rekaman-rekaman kejadian yang beredar luas di media sosial,” ujarnya.
Iskandarsyah menyoroti bahwa dalam beberapa peristiwa, telah jatuh korban jiwa dan luka berat, baik dari pihak demonstran maupun aparat. Namun, KOMNAS HAM tetap bersikukuh tidak menemukan pelanggaran HAM berat.
“Kalau tidak ada indikasi pelanggaran HAM, maka tidak mungkin ada korban tewas atau luka-luka parah. Ini logika dasar saja,” katanya.
Lebih lanjut, ia mendesak Presiden untuk segera mengevaluasi Kementerian Hukum dan HAM serta melakukan perombakan menyeluruh terhadap susunan keanggotaan KOMNAS HAM, termasuk para komisionernya.
“Presiden harus segera mengganti Menteri HAM dan merombak KOMNAS HAM. Penempatan orang-orang yang tidak peka terhadap situasi, informasi, dan penderitaan rakyat adalah kesalahan besar,” kata Iskandarsyah.
Ia pun menutup pernyataannya dengan nada keras, menyebut bahwa jika tim independen dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) nantinya membuktikan adanya pelanggaran HAM berat di Indonesia, maka keberadaan KOMNAS HAM patut dipertanyakan.
“Kalau nanti tim independen dari PBB turun dan melihat fakta-fakta pelanggaran HAM berat yang terjadi, dan itu terbukti, saya sarankan KOMNAS HAM dibubarkan saja,” pungkasnya.(erlita)
