KS, JAKARTA – Direktur Eksekutif ETOS Indonesia Institute, Iskandarsyah, mendesak pemerintahan Prabowo – Gibran untuk melakukan evaluasi total terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menilai program unggulan tersebut sejak awal implementasinya sarat persoalan, rawan penyimpangan, dan berpotensi menjadi ladang korupsi bagi sejumlah pihak.
Menurut Iskandarsyah, berbagai masalah telah muncul sejak tahap awal pelaksanaan MBG. Mulai dari dugaan praktik jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), kepemilikan dapur yang didominasi oleh pejabat sipil, oknum TNI-Polri, hingga kelompok pengusaha tertentu. Selain itu, keberadaan yayasan pelaksana juga dinilai bermasalah karena diduga hanya berfungsi sebagai pengepul rente.
“Program ini sejak awal tidak transparan. Dari kepemilikan dapur, pengelolaan titik SPPG, hingga aliran dananya, semuanya membuka ruang konflik kepentingan,” ujar Iskandarsyah kepada wartawan, Senin (19/1/2026).
Ia menambahkan, alih-alih memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, pelaksanaan MBG justru meninggalkan catatan kelam. Sejumlah kasus keracunan makanan dilaporkan terjadi berulang kali di berbagai daerah, meskipun setiap SPPG disebut telah dilengkapi dengan tenaga ahli gizi.
“Kondisi ini menunjukkan bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) gagal mengelola program MBG secara profesional. Evaluasi seharusnya memperbaiki keadaan, bukan malah memperparah. Kasus keracunan anak-anak bangsa ini justru semakin masif,” tegasnya.
Iskandarsyah juga mengungkapkan adanya dugaan bahwa program MBG dieksploitasi secara sistematis oleh kelompok tertentu demi meraup keuntungan dari proyek bernilai triliunan rupiah tersebut, dengan menjadikan anak sekolah dan masyarakat miskin sebagai objek kebijakan.
Tak hanya itu, ia menyoroti kebijakan pemerintah yang memangkas anggaran pendidikan sebesar Rp223 triliun untuk dialihkan ke pendanaan program MBG. Menurutnya, langkah tersebut menabrak prinsip tata kelola anggaran negara dan mengabaikan prioritas pembangunan sumber daya manusia.(erlita)
