KS, JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menegaskan bahwa Indonesia saat ini tidak lagi menghadapi perubahan iklim, melainkan sudah berada dalam fase krisis iklim. Menurutnya, adaptasi saja tidak cukup untuk menghadapi kondisi tersebut, melainkan diperlukan langkah mitigasi yang lebih proaktif.
“Statusnya sudah krisis iklim, satu langkah sebelum bencana iklim. Karena itu, adaptasi saja tidak cukup. Kita harus melakukan mitigasi nyata,” ujar Eddy kepada media di Ruang Delegasi Nusantara V Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (23/9/205) terkait pre-launching acara International & Indonesia CCS Forum (ICCSF) bersama dengan Emil Salim Institute.
Eddy mencontohkan, suhu udara di berbagai wilayah Indonesia kini semakin ekstrem. Di Nusa Tenggara Timur (NTT) tercatat mencapai 38 derajat Celsius, Semarang 35 derajat Celsius, dan Jakarta 34 derajat Celsius. Kondisi ini membuat musim hujan dan kemarau sulit diprediksi, sehingga memengaruhi sektor pertanian dan ketahanan pangan.
Ia juga menyinggung fenomena mencairnya salju abadi di Pegunungan Cartenz, Papua, yang kini tersisa hanya 5 persen dibandingkan 50 tahun lalu. “Imi menjadi alarm serius bahwa planet sedang berada dalam kondisi krisis,” kata politisi dari Partai Amanat Nasionional (PAN) itu.
Di sisi regulasi, Eddy mengungkapkan MPR bersama DPR terus mendorong penguatan payung hukum terkait isu lingkungan. Salah satunya dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan, serta RUU Pengelolaan Perubahan Iklim yang masuk dalam Prolegnas prioritas.
“Kita ingin transisi energi bisa berjalan sistematis, sekaligus menuntaskan regulasi tentang pengelolaan perubahan iklim agar ada landasan hukum yang jelas,” kata Eddy.
Ia berharap, perhelatan Indonesia Climate Change Forum (ICCF) yang akan berlangsung 21–23 Oktober mendatang dapat memperluas kesadaran publik mengenai bahaya krisis iklim.
“Menuju Indonesia Emas 2045 hanya bisa tercapai bila kita menjaga udara, air, hutan, dan seluruh anugerah alam yang diberikan Ibu Pertiwi,” pungkasnya. *
