KS, JAKARTA – Di tengah derasnya arus informasi dan banjir konten digital, peran Humas Polri menjadi semakin strategis sebagai garda depan dalam menjaga kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Hal tersebut disampaikan oleh Dr. Devie Rahmawati, Associate Professor Universitas Indonesia, dalam Dialog Kebangsaan Divhumas Polri T.A. 2025 yang digelar dalam rangka Hari Jadi ke-74 Humas Polri, bertempat di STIK-PTIK Lemdiklat Polri Jakarta Selatan, Kamis (30/10/2025).
Dr. Devie menegaskan bahwa dunia komunikasi kini memasuki era Experience Economy dan Attention Economy. Dalam era ini, perhatian publik menjadi aset paling berharga, dan keberhasilan sebuah institusi tidak lagi hanya diukur dari apa yang disampaikan, tetapi dari bagaimana pesan itu dihadirkan dan dirasakan oleh masyarakat.
“Tantangan terbesar Humas Polri saat ini bukan sekadar bagaimana menarik perhatian publik, tetapi bagaimana mempertahankannya agar pesan institusi tidak tenggelam di tengah kebisingan digital,” ujar Dr. Devie. “Setiap anggota Polri sejatinya adalah humas. Polisi bukan berdiri untuk masyarakat, tetapi adalah bagian dari masyarakat itu sendiri.”
Menurut Dr. Devie, komunikasi publik Polri perlu dibangun di atas empat elemen utama: hiburan (entertainment), pendidikan (educational), estetika (aesthetic), dan keaslian (authentic). Ia menekankan, hiburan dalam konteks komunikasi bukan berarti sekadar menyenangkan, melainkan menenangkan dan menuntun pada kebenaran. Estetika mencerminkan profesionalisme dan kenyamanan pelayanan, sedangkan keaslian menunjukkan ketulusan serta karakter sejati institusi Polri.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa fenomena “lost in the scroll” yang diungkap Forbes menjadi tantangan nyata bagi lembaga seperti Humas Polri. Di tengah derasnya arus konten media sosial, perhatian publik sangat mudah teralihkan. Karena itu, komunikasi Polri perlu disajikan secara menarik, ringkas, dan relevan agar pesan penting tidak hilang di tengah kebisingan digital.
“Pesan apa pun, termasuk dari Polri, jika tidak disampaikan dengan cara yang sesuai dengan pola konsumsi digital masyarakat, akan mudah terlewatkan,” jelasnya. “Judul yang kuat, kalimat pembuka yang menarik, serta visual yang bermakna menjadi kunci agar pesan Polri dapat diterima dengan baik.”
Dr. Devie juga menegaskan bahwa membangun citra positif Polri tidak dapat dilakukan hanya melalui strategi komunikasi formal, tetapi melalui praktik komunikasi yang hidup dalam keseharian anggota di lapangan. Masyarakat menilai kinerja Polri bukan hanya dari keberhasilan penegakan hukum, tetapi juga dari cara setiap anggota berbicara, bersikap, dan berinteraksi.
“Komunikasi bukan pekerjaan tambahan, tetapi bagian dari tugas inti Polri,” tegasnya. “Kepercayaan publik tidak dimulai dari seragam, pangkat, atau jabatan—melainkan dari tutur kata dan empati dalam berinteraksi.”
Sebagai penutup, Dr. Devie mengingatkan bahwa di era digital, komunikasi bukan lagi tentang siapa yang paling sering berbicara, melainkan siapa yang paling tulus dan autentik dalam menyampaikan pesan.
“Dunia tidak kekurangan informasi, melainkan kekurangan makna,” ujarnya. “Setiap pesan Humas Polri harus membawa nilai, kejujuran, dan empati. Karena pada akhirnya, Polri tidak hanya bekerja untuk masyarakat — Polri adalah bagian dari masyarakat itu sendiri.”
