KS, SUMENEP – Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menegaskan bahwa pelaksanaan pekerjaan Replacement Fasilitas Pelabuhan Laut Sapudi, khususnya rehabilitasi dan pelebaran dermaga serta trestle di Pelabuhan Gayam, merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam menjamin keselamatan, kelancaran, dan keberlanjutan layanan transportasi laut bagi masyarakat kepulauan.
Pelabuhan Sapudi memiliki peran strategis sebagai urat nadi perhubungan dan distribusi logistik bagi masyarakat setempat. Oleh karena itu, peningkatan kualitas infrastruktur pelabuhan dinilai sebagai kebutuhan yang esensial dan tidak dapat ditunda.
“Pelabuhan Sapudi merupakan simpul transportasi yang sangat vital bagi masyarakat. Peningkatan fasilitas pelabuhan ini dilakukan untuk menjamin keselamatan pengguna jasa serta memastikan layanan transportasi laut tetap berjalan secara berkelanjutan,” ujar Plt Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Sapudi, Reni Wijaya.
Reni menjelaskan bahwa pengembangan Pelabuhan Sapudi merupakan kegiatan strategis dan prioritas nasional yang tetap mendapatkan alokasi anggaran, meskipun pemerintah tengah menerapkan kebijakan efisiensi anggaran secara nasional.
“Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung konektivitas wilayah kepulauan dan pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar bagi masyarakat Sapudi,” katanya.
Dari sisi teknis, dermaga eksisting yang dibangun sejak era 1990-an dinilai sudah tidak lagi memenuhi standar keselamatan. Berdasarkan laporan teknis lapangan, pada musim tertentu perairan Sapudi mengalami gelombang yang cukup signifikan.
“Dengan ketinggian dermaga lama, terdapat potensi genangan bahkan tenggelam saat terjadi gelombang tinggi. Kondisi ini tentu membahayakan keselamatan penumpang dan aktivitas bongkar muat,” jelas Reni.
Untuk itu, pemerintah melakukan penyesuaian dan peningkatan ketinggian dermaga agar sesuai dengan standar safety and security pelayaran, sekaligus mendukung fungsi pelabuhan sesuai dengan hirarki pelabuhan nasional. Penyesuaian ini diharapkan mampu melayani kapal angkutan dari luar wilayah secara lebih aman dan andal.
Lebih lanjut, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menegaskan bahwa pemerintah tetap memperhatikan kebutuhan pelayaran rakyat, termasuk operasional perahu tradisional, perahu kecil, dan tambangan yang dipengaruhi oleh kondisi pasang surut air laut.
“Pemerintah tidak bersikap kaku. Seluruh aspirasi dan keluhan masyarakat menjadi perhatian kami dan akan diakomodasi melalui pengaturan teknis dan operasional, termasuk penyesuaian desain dermaga agar lebih ramah bagi pengguna, seperti penambahan tangga dan akses pendukung lainnya,” ujarnya.
Selain itu, koordinasi secara berkelanjutan dengan BMKG dan instansi terkait terus dilakukan guna memastikan kondisi perairan tetap aman dan sesuai dengan ketentuan keselamatan pelayaran.
“Pembangunan dermaga Sapudi tidak semata-mata pembangunan fisik, tetapi mengedepankan kebermanfaatan jangka panjang. Kami berkomitmen menghadirkan infrastruktur pelabuhan yang aman, inklusif, dan berkelanjutan demi peningkatan pelayanan transportasi laut dan kesejahteraan masyarakat Sapudi,” tutup Reni.(erlita)
