KS, JAKARTA – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan ambisi besar Indonesia untuk bertransformasi menjadi negara modern dan makmur. Hal ini disampaikan Prabowo dalam Pengarahan kepada Kepala Daerah se-Papua di Istana Negara, Selasa (16/12).
Saat ini, kata Prabowo, Indonesia sebagai negara dengan ekonomi terbesar ke-8 di dunia. Dari data International Monetary Fund (IMF), Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia senilai USD 4,66 triliun atau setara Rp 76,3 kuadriliun.
“Diperkirakan dalam waktu 15 sampai 20 tahun lagi kita bisa mencapai negara kelima bahkan keempat terbesar di dunia,” ujar Prabowo di Istana Negara, Selasa (16/12).
Namun, Prabowo mengingatkan bahwa target ambisius tersebut menuntut pembenahan total dalam manajemen pemerintahan. Tantangan terbesar bangsa saat ini bukan pada potensi kekayaan alam, melainkan pada kemampuan mengelolanya secara jujur dan adil demi pemerataan kesejahteraan.
“Masalahnya adalah pemerintahan kita, pengelolaan kita. Kita harus mengelola kekayaan kita dengan sejujur-jujurnya sehingga sumber daya yang sangat besar bisa dinikmati seluruh rakyat,” tambahnya.
Prabowo menyoroti bahwa transformasi bangsa tidak boleh meninggalkan satu daerah pun tertinggal. Ia menegaskan ketidakrelaannya melihat rakyat hidup dalam kesulitan atau kelaparan di tengah kekayaan negara yang melimpah.
Oleh karena itu, ia mengajak seluruh unsur pimpinan—mulai dari menteri, gubernur, bupati, hingga walikota—untuk bekerja lebih keras membenahi kekurangan.
Dalam upaya menjaga kekayaan negara dari kebocoran akibat korupsi, penyelundupan, dan penyalahgunaan kekuasaan, pemerintah pusat mengambil sikap tegas. Prabowo memberikan ultimatum kepada para pejabat yang tidak kompeten atau berniat memperkaya diri sendiri. Ia memastikan penegakan hukum akan berjalan tanpa intervensi.
“Kita terus melakukan upaya menegakkan hukum, mengusut segala penyelewengan. Kita tidak akan ragu-ragu copot pejabat yang tidak mampu tanpa memandang bulu, tanpa melihat partai mana, suku mana, atau agama mana,” tegas Prabowo.
Ia menambahkan bahwa pejabat yang tidak setia menjalankan amanat rakyat dipersilakan untuk berhenti dari jabatannya. Langkah pembersihan ini dinilai krusial agar potensi ekonomi Indonesia tidak terhambat oleh perilaku pejabat nakal yang merugikan rakyat.
