KS, JAKARTA – 15 Januari 2026 – Komitmen lintas pemangku kepentingan dalam melindungi industri konten nasional dari ancaman pembajakan digital kembali ditegaskan melalui penganugerahan “Citra Penjaga Layar 2025”.
Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi atas peran strategis pemerintah dan institusi terkait dalam memperkuat penegakan hukum, kebijakan, serta kolaborasi berkelanjutan demi menjaga keberlangsungan ekosistem film dan konten digital Indonesia.
Penghargaan “Citra Penjaga Layar 2025” dianugerahkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum Republik Indonesia yang diwakili oleh Brigjen Pol. Arie Ardian Rishadi, S.I.K., M.Si.; Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia yang diwakili oleh Safriansyah Yanwar Rosyadi, S.H., M.S.E., M.A.; Deputi Bidang Kreativitas Media Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif, Agustini Rahayu; serta Badan Perfilman Indonesia (BPI) yang diwakili oleh Celerina Judisari.
Keempat institusi tersebut dinilai memiliki kontribusi signifikan dalam menjaga Hak Kekayaan Intelektual (HKI), memperkuat tata kelola ruang digital, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan industri film, serial, dan konten digital nasional.
Penganugerahan ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan peluncuran riset kerugian pembajakan film dan konten Indonesia yang diselenggarakan oleh Universitas Pelita Harapan (UPH).
Selain menjadi bentuk apresiasi, anugerah ini juga merefleksikan pentingnya sinergi berkelanjutan antara pemerintah, akademisi, dan industri dalam menghadapi tantangan pembajakan digital yang kian kompleks.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPH, Dr. Gracia Shinta S. Ugut, MBA, Ph.D., menegaskan bahwa penghargaan ini lahir dari kesadaran akan pentingnya kepemimpinan dan konsistensi dalam menjaga ekosistem kreatif nasional.
“Citra Penjaga Layar kami anugerahkan kepada para pemangku kepentingan yang menunjukkan komitmen nyata dalam melindungi industri film dan tayangan lokal Indonesia. Penegakan hukum, penguatan kebijakan, serta peningkatan kesadaran publik yang dilakukan secara berkelanjutan merupakan fondasi bagi terciptanya ekosistem kreatif yang sehat, berdaya saing, dan berkelanjutan,” ujar Dr. Gracia.
Dari sisi industri, Ketua Umum Asosiasi Produser Film Indonesia (APROFI), Edwin Nazir, menilai penghargaan ini sebagai bentuk pengakuan atas keberpihakan terhadap keberlangsungan industri film nasional.
“Perlindungan terhadap karya dan IP film adalah kunci keberlanjutan industri. Sinergi antara pemerintah, akademisi, dan pelaku industri sangat krusial untuk memutus rantai pembajakan digital,” ungkapnya.
Senada, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Film Indonesia (APFI), Chand Parwez Servia, menekankan bahwa pembajakan tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga mengancam ekosistem kreatif secara menyeluruh.
“Penghargaan Citra Penjaga Layar menjadi simbol keseriusan bersama dalam menjaga nilai ekonomi, budaya, dan keberlanjutan sinema Indonesia,” katanya.
Sementara itu, dari sektor platform digital, Ketua Umum Asosiasi Video Streaming Indonesia (AVISI), Hermawan Sutanto, menyoroti meningkatnya kompleksitas tantangan pembajakan di era streaming.
“Kolaborasi erat antara regulator, penegak hukum, akademisi, dan industri adalah kunci untuk menciptakan ruang digital yang sehat dan mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif nasional,” ujarnya.
Urgensi kolaborasi ini diperkuat oleh temuan riset UPH yang mengungkap skala pembajakan digital di Indonesia telah mencapai tingkat mengkhawatirkan.Riset tersebut mencatat sekitar 49,5 juta penonton streaming ilegal, dengan rasio 2,29 pengguna ilegal untuk setiap satu pelanggan layanan streaming legal.
Dari sisi ekonomi, pembajakan digital diproyeksikan menyebabkan kerugian Rp25–30 triliun per tahun pada 2030, bahkan berpotensi mencapai Rp62,28 triliun jika tidak dilakukan intervensi signifikan.
Menanggapi hal ini, Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital, Irjen Pol. Alexander Sabar, S.I.K., M.H., menegaskan komitmen pemerintah memperkuat sinergi penegakan hukum.
“Kami telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan DJKI sebagai fondasi penguatan penegakan hak cipta di ruang digital, guna menekan potensi kerugian ekonomi dan melindungi industri konten nasional,” jelasnya.
Direktur Penegakan Hukum DJKI, Brigjen Pol. Arie Ardian Rishadi, menambahkan bahwa perlindungan HKI adalah fondasi utama kemajuan industri konten.
“Potensi ekonomi Rp25–30 triliun per tahun ini harus diselamatkan dan dikonversi menjadi modal pengembangan IP film dan serial Indonesia yang lebih berkualitas,” tegasnya.
Menutup rangkaian kegiatan, Plt. Ketua Umum BPI, Celerina Judisari, mengajak masyarakat untuk berperan aktif menghentikan siklus pembajakan.
“Berhenti menonton konten bajakan adalah bentuk dukungan nyata bagi keberlangsungan hidup dan kesejahteraan ribuan pekerja kreatif Indonesia,” ujarnya.
Melalui penganugerahan “Citra Penjaga Layar 2025”, seluruh pemangku kepentingan berharap pesan kuat tentang pentingnya menghargai dan melindungi konten legal dapat tersampaikan luas kepada publik, sekaligus memperkuat daya saing industri film dan konten digital Indonesia di tingkat nasional maupun global.(erlita)
