KS, JAKARTA – Geberakan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Jakarta Utara menggelar kegiatan Sosialisasi Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) di Harris Hotel & Convention Kelapa Gading, Selasa (2/12/2025).
Kegiatan kali ini dihadiri jajaran perangkat daerah, pengelola dan pelaku usaha, serta unsur masyarakat. Sosialisasi ini menjadi langkah awal untuk memastikan seluruh pemangku kepentingan memahami tujuan, manfaat, dan mekanisme pelaksanaan sensus ekonomi yang akan berlangsung secara nasional pada 2026.
Diskusi berjalan aktif, menunjukkan tingginya perhatian peserta terhadap pentingnya penyediaan data ekonomi yang akurat dan menyeluruh.
Acara dibuka oleh Plt. Wakil Wali Kota Jakarta Utara, Fredy Setiawan. Dalam sambutannya, ia menyampaikan dukungan penuh Pemerintah Kota terhadap pelaksanaan SE2026.
Menurutnya, data ekonomi yang kuat menjadi fondasi penting untuk merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran, terutama dalam menghadapi dinamika ekonomi perkotaan yang terus berkembang. Pemkot Jakarta Utara juga menyatakan kesiapan untuk berkolaborasi dengan BPS, mulai dari dukungan teknis hingga koordinasi lintas perangkat daerah.
Sementara itu, Kepala BPS Kota Jakarta Utara memaparkan tujuan utama pelaksanaan sensus ekonomi, yakni menyediakan data dasar potensi ekonomi pada seluruh sektor usaha di Indonesia. Ia menjelaskan strategi pelaksanaan SE2026 di wilayah Jakarta Utara, mulai dari pemutakhiran lapangan, pemetaan wilayah potensi usaha, hingga penguatan kerja sama dengan instansi terkait.
Menurutnya, kualitas koordinasi di tingkat kota menjadi faktor penting mengingat Jakarta Utara merupakan kawasan dengan keragaman usaha mulai dari skala mikro hingga besar.
Pada sesi inti, dua narasumber memberikan paparan materi. Narasumber pertama dari BPS Provinsi DKI Jakarta memaparkan gambaran umum pelaksanaan SE2026, termasuk inovasi pendataan berbasis teknologi informasi, integrasi sistem, serta antisipasi tantangan di wilayah perkotaan padat. Paparan tersebut menegaskan pentingnya kesiapan tim pendataan dalam menjaga kualitas data.
Narasumber kedua dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta menyoroti peran data SE2026 dalam penyusunan kebijakan sektor industri dan UMKM. Data hasil sensus, menurutnya, menjadi rujukan utama untuk program pembinaan, bantuan, dan pengembangan ekosistem usaha di tingkat provinsi.
<span;>Dengan sinergi antara pemerintah daerah dan BPS, pelaksanaan SE2026 di Jakarta Utara diharapkan dapat berjalan optimal serta menghasilkan data yang akurat, lengkap, dan bermanfaat luas bagi pembangunan ekonomi daerah. (joy)
