BNPB Dukung Pemaduan Penanggulangan Bencana ke dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Provinsi Bali
KS, DENPASAR – BNPB terus berkomitmen dalam mendukung upaya peningkatan ketangguhan bencana untuk mewujudkan sustainable resilience. Komitmen tersebut selaras dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana, melalui Rapat Koordinasi Pemaduan Perencanaan Penanggulangan Bencana ke Perencanaan Pembangunan Daerah di Kota Denpasar, Provinsi Bali, Rabu (26/2).
Sekretaris BPBD Provinsi Bali, Dr. I Gede Agung Teja Bhusana Yadnya, S.STP, M.Si., menyampaikan bahwa membangun ketangguhan bencana bukan hanya tanggung jawab satu pihak, melainkan komitmen bersama yang harus diintegrasikan dalam setiap aspek perencanaan pembangunan. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan adalah kunci membangun ketangguhan daerah dengan menurunkan risiko bencana serta bangkit lebih cepat dan kuat.
Hal ini turut mendorong ketangguhan bencana di daerah dengan memasukkan muatan penanggulangan bencana ke dalam perencanaan pembangunan daerah seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029, Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Renja PD). Saat ini adalah momentum yang tepat untuk melakukan pemaduan penanggulangan bencana ke dalam perencanaan pembangunan daerah pasca dilantik kepala daerah terpilih.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Bali, I Wayan Wiasthana Ika Putra, S.Sos., M.Si, menyampaikan bahwa RPJMD Teknokratik Provinsi Bali 2025-2029 telah memuat unsur kebencanaan berbasis data sebagai upaya mewujudkan resiliensi terhadap bencana dan berkomitmen mengawal isu kebencanaan hingga RPJMD Provinsi Bali 2025-229 yang ditetapkan selaras dengan visi dan misi kepala daerah. Bappeda Provinsi Bali mendorong kabupaten dan kota di seluruh Provinsi Bali melakukan penyelarasan Renja dan Renstra perangkat daerah yang terkait dengan kebencanaan.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Ir. H. Ahmadi, SP-1, menyampaikan praktik baik upaya pemaduan PB ke dalam dokumen perencanaan daerah yang telah dilaksanakan di Provinsi NTB. Komunikasi yang baik dan komitmen perangkat daerah adalah kunci utama dalam pemaduan penanggulangan bencana ke dalam perencanaan pembangunan daerah.
Selanjutnya, Analis Kebencanaan Ahli Madya Direktorat Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana BNPB, Pratomo Cahyo Nugroho, MT., menyampaikan bahwa perencanaan penanggulangan bencana di tingkat pusat, Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (Renas PB) 2025-2029 telah diselaraskan dengan RPJMN 2025-2029. Penyelarasan penanggulangan bencana di tingkat daerah juga diperlukan guna pembangunan daerah yang resilien/tangguh dengan mengurangi risiko bencana. Penanggulangan bencana berpengaruh dalam berbagai sektor, seperti pendidikan, pariwisata, ekonomi, kesehatan, pekerjaan umum, investasi, dan lingkungan. Oleh karena itu diperlukan identifikasi serta sinkronisasi program dan kegiatan pada setiap perangkat daerah guna memperkuat mekanisme anggaran daerah dalam upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana yang berkesinambungan dan berkelanjutan.
Harry Irawan, Pranata Komputer Ahli Muda, Subdirektorat Partisipasi Masyarakat dan Informasi Pembangunan Daerah, Direktorat Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, menerangkan kinerja rancangan Inmendagri tentang Pedoman Umum RPJMD dan Renstra Perangkat daerah 2025-2029. Pedoman ini sebagai upaya menyelaraskan RPJMN 2025-2029 dengan RPJMD 2025-2029 mencakup penyelarasan kinerja dan periodesasinya.
Kegiatan yang diselenggarakan 26 hingga 27 Februari 2025 ini dihadiri oleh perwakilan BPBD dan Bappeda kabupaten dan kota se-Provinsi Bali, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Dinas Pariwisata, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman, Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Provinsi Bali dan Kota Denpasar. Pelaksanaan kegiatan didukung oleh Program SIAP SIAGA yang merupakan mitra kerja sama BNPB. (Wid)
