KS, MAKASSAR – BNPB bersama BRIN melakukan teknologi modifikasi cuaca (TMC) untuk mengantisipasi cuaca ekstrem di wilayah Sulawesi Selatan (Sulsel). Kegiatan yang juga melibatkan BMKG dan TNI AU ini berlangsung mulai hari ini, Senin (6/3/2023) hingga Kamis nanti (9/3/2023).
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengidentifikasi adanya potensi curah hujan tinggi yang dapat memicu terjadinya bahaya hidrometeorologi basah, seperti banjir, angin kencang maupun tanah longsor. Direktur Dukungan Sumber Daya Darurat BNPB Dr. Rustian, S.S.i., Apt., M.Kes. mengatakan, langkah pencegahan ini merupakan tindak lanjut atas permintaan Gubernur Sulsel.
“Sebelumnya Gubernur Sulawesi Selatan telah menetapkan status siaga darurat bencana hidrometeorologi basah di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan,” ujar Rustian, Senin (6/3/2023).
Rustian menambahkan, pemerintah daerah setempat menetapkan status tersebut, mulai dari 3 Maret 2023 hingga 1 April 2023.
Penetapan status siaga darurat tersebut menindaklanjuti prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) terkait potensi cuaca ekstrem di wilayah tersebut.
Menurut Rustian, TMC dapat diperpanjang sesuai dengan situasi dan kondisi, serta adanya permintaan dari gubernur.
“Posko TMC berada di Lanud Sultan Hasanuddin dimana kegiatan posko dimulai pagi hari dengan briefing rencana penerbangan berdasarkan informasi cuaca realtime” tambahnya.
Selama pelaksanaan, BNPB bersama BRIN, BMKG, TNI AU dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulsel akan melakukan briefing setiap hari dan evaluasi kegataian.
“Pada hari ini telah dilaksanakan penerbangan untuk kegiatan TMC sebanyak 2 sorti dengan menghabiskan bahan semai NaCl sebanyak 1.600 kg,” ujar Rustian.
TMC berlangsung pada ketinggian 10.000 feet, dengan target awan yang akan masuk wilayah Sulawesi Selatan di Selat Makasar sehingga awan tersebut akan menjadi hujan di laut sebelum masuk wilayah daratan Sulawesi Selatan. Ini bertujuan untuk mengantisipasi adanya potensi hujan intensitas tinggi dapat berkurang.
BNPB telah melakukan operasi serupa di tahun 2023 untuk beberapa wilayah di Pulau Jawa, seperti Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. (Wid)
