KS, JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan percepatan pembayaran kompensasi kepada BUMN sektor ketenagalistrikan dan Bahan Bakar Minyak (BBM). Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan telah menuntaskan pembayaran Tahun Anggaran 2024 serta menetapkan kompensasi kuartal I dan II tahun 2025 sebagaimana hasil pembahasan bersama Menteri Keuangan dan BUMN terkait.
“Untuk 2024 sudah final dan selesai, sementara kompensasi kuartal I dan II 2025 sudah diketok,” ujar Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (10/10/2025).
Kementerian Keuangan mencatat, realisasi subsidi dan kompensasi energi per Agustus 2025 mencapai Rp218 triliun atau 43,7 persen dari pagu Rp496,8 triliun dalam APBN. Subsidi listrik terealisasi Rp50,1 triliun, sedangkan kompensasi BBM dan LPG mencapai Rp57,8 triliun. Pemerintah juga telah melunasi kekurangan kompensasi 2024 sebesar Rp68,6 triliun kepada PLN dan Pertamina.
Langkah percepatan ini mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Bidang Kebijakan Publik, Idrus Marham. Ia menilai kebijakan tersebut sebagai inovasi dalam penataan mendasar pengelolaan energi nasional sekaligus menjaga keseimbangan kebutuhan masyarakat luas.
“Langkah yang diambil Menteri ESDM ini bukan sekadar administratif, tetapi memiliki nilai pembaruan yang mendasar. Di satu sisi, pemerintah sedang menata ulang sistem pengelolaan energi agar lebih efisien dan berdaulat, tapi di sisi lain tetap menjamin kebutuhan dasar rakyat seperti listrik dan BBM terpenuhi,” kata Idrus.
Ia menilai kebijakan percepatan kompensasi menunjukkan pemerintah berupaya menyeimbangkan antara penataan struktural dan pemenuhan kebutuhan mendesak. Namun Idrus juga mengingatkan bahwa perubahan seperti ini juga dapat memicu dinamika dan resistensi sebagian pihak.
“Setiap kebijakan pembaruan pasti ada pihak yang merasa dirugikan. Tapi itu harus dilihat sebagai proses menuju sistem yang lebih sehat. Kita tidak boleh berpikir jangka pendek apalagi hanya untuk kepentingan kelompok kecil. Karena orientasi kebijakan ini adalah kepentingan masyarakat luas,” ujarnya.
Lebih jauh, Idrus menilai pendekatan Bahlil sejalan dengan visi pemerintahan saat ini yang menekankan kemandirian energi nasional. Ia mengajak semua pihak untuk memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan yang mendorong tata kelola energi lebih transparan dan berkelanjutan.
“Kita harus memberikan dukungan sepenuhnya. Jangan ada prasangka kebijakan ini mematikan satu sektor atau pihak tertentu. Justru ini bentuk penataan menuju kemandirian energi bangsa. Dalam jangka panjang, manfaatnya akan dirasakan oleh masyarakat banyak,” ujar mantan Menteri Sosial itu.
Idrus menegaskan kebijakan Bahlil tersebut harus dilihat sebagai bagian dari proses panjang reformasi energi nasional.
“Kebijakan ini inovatif dengan semangat pembaruan. Memang butuh waktu, tetapi kalau penataan mendasar pengelolaan energi dan pemenuhan kebutuhan rakyat berjalan seimbang, hasilnya akan jauh lebih baik bagi bangsa,” pungkasnya.
