KS, JAKARTA – Pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam memainkan peran kunci dalam pembangunan sosial ekonomi regional ASEAN yang berkelanjutan di tengah ancaman eksternal seperti penyakit epidemi, perubahan iklim, dan masalah geopolitik. Memperkuat kerja sama lingkungan regional dengan semua pemangku kepentingan merupakan upaya untuk menghadapi tantangan tersebut.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup Kamboja, Tin Ponlok, saat membuka pertemuan ASEAN Senior Officials on Environment (ASOEN) ke-33, pada 5 Oktober 2022, Siem Reap, Kamboja.
Pertemuan dihadiri oleh ASEAN member states (AMS), ASEAN Secretariat (ASEC), dan ASEAN Centre for Biodiversity (ACB), serta mitra wicara ASEAN dari Jepang, Korea, RRT, Uni Eropa dan Amerika Serikat. Rangkaian pertemuan ASOEN ke-33 mengusung tema “ASEAN Addressing Challenges Together“ di Siem Reap, Kamboja pada 3-7 Oktober 2022.
Delegasi RI (Delri) dipimpin oleh Kepala Badan Standardisasi Instrumen LHK (BSILHK) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Ary Sudijanto, selaku ASOEN Chair Indonesia. Anggota Delri terdiri atas tim KLHK dari unsur Pusat Standardisasi Instrumen Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim-BSILHK, Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim (PPI), Ditjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 (PSLB3), dan Biro Kerja Sama Luar Negeri serta unsur Direktorat Kerja Sama Sosial Budaya ASEAN dan KBRI Phnom Penh Kementerian Luar Negeri.
“Secara umum, pertemuan ASOEN ke-33 membahas laporan hasil pertemuan 7 (tujuh) working groups dibawah ASOEN, membahas kegiatan/kerja sama terkait dengan ASOEN, dan kerja sama dengan mitra wicara untuk membahas perkembangan existing kerja sama dan potensi kerja sama baru bidang lingkungan hidup, serta membahas pergantian chairperson working group ASOEN,” kata Ary.
Pertemuan ASOEN ke-33 tersebut menyepakati hal-hal penting antara lain 1) mengesahkan draft ASEAN Joint Statement on Climate Change to COP27 UNFCCC yang akan diadopsi kepala negara pada KTT ASEAN, November 2022; 2) mengesahkan keketuaan 7 working groups lingkungan hidup ASEAN periode 2022-2025, dengan Indonesia mengetuai ASEAN Working Group on Chemicals and Waste, dan 3) mencatat usulan penyusunan ASEAN Strategic Plan on Environment post-2025.
Terkait Indonesia, pertemuan menyepakati 3 hal penting yakni 1) mendukung ketuanrumahan Indonesia untuk 34th ASOEN and related meetings pada 2023; 2) mencatat undangan Indonesia untuk menghadiri 7th ASEAN Heritage Parks (AHP) Conference di Bogor, 30 Oktober-4 November 2022; dan 3) mencatat informasi Indonesia tentang peluang menyelenggarakan capacity-building workshop on marine plastic debris dalam kerangka AOIP pada 2023, selain Indonesia mengetuai ASEAN Working Group on Chemicals and Waste untuk periode 2022-2024.
“Dukungan dari ASOEN ke-33 ini bagi Indonesia sebagai tuan rumah pertemuan ASOEN ke-34 bersamaan dengan Chairmanship Indonesia pada ASEAN 2023 merupakan momentum penting. Hal ini menjadi salah satu sarana untuk menunjukan eksistensi kepemimpinan Indonesia dalam kerja sama pilar sosial budaya ASEAN khususnya bidang lingkungan hidup dan perubahan iklim dengan mendorong isu-isu prioritas yang sejalan dengan kepentingan nasional dan diharapkan dapat menghasilkan monumental achievement. BSILHK yang mendapat mandat sebagai national focal point ASOEN bersama para pihak akan memainkan peran strategis untuk mensukseskan agenda ini untuk kemajuan pengelolaan lingkungan hidup regional ASEAN,” jelasnya.
Sementara itu, dalam hal kerja sama ASEAN-mitra, pertemuan ASOEN ke-33 ini menyepakati 1) penyelenggaraan ASEAN-US dan ASEAN-EU Ministerial Dialogue on Environment and Climate Change akan diselenggarakan back-to-back dengan rangkaian pertemuan ASEAN Ministerial Meeting on the Environment (AMME) ke-17 di Laos pada tahun 2023; dan 2) mendukung penyelenggaraan ASEAN-Japan Ministerial Dialogue on Environment and Climate Change dan ASEAN-Japan Environment Week pada 2023 di Laos; dan 3) melanjutkan implementasi ASEAN Plus Three Cooperation Work Plan bidang lingkungan hidup, dengan fokus pada dukungan terhadap ASEAN pada topik marine debris, climate change, environmentally-sustainable cities, dan biodiversity.
Terkait AHP, pertemuan ini juga merekomendasikan dalam pertemuan AMME ke-17 nanti untuk menetapkan 4 taman nasional di Filipina dan VIetnam sebagai ASEAN Heritage Park. Dengan tambahan tersebut, akan ada 55 taman nasional berstatus AHP di Asia Tenggara. Selain itu, pertemuan juga mendukung usulan perubahan kriteria ASEAN Heritage Parks (AHP) untuk mengakomodasi AMS yang tidak memiliki taman nasional.
Kerja sama ASEAN di bidang lingkungan saat ini didasarkan pada Cetak Biru Masyarakat Sosial Budaya ASEAN (ASCC Blueprint) 2025 yang bertujuan agar terwujud masyarakat ASEAN yang bersifat inklusif, berkelanjutan, tangguh, dan dinamis. Sesuai dengan Visi-nya, kerja sama ASEAN di bidang lingkungan hidup terutama berfokus pada aspek sustainability ASCC Blueprint 2025. Di bawah ASCC Blueprint 2025, dikembangkan ASEAN strategic plan on environment yang meliputi tujuh prioritas strategis yaitu: perlindungan alam dan keanekaragaman hayati, lingkungan pesisir dan pantai, pengelolaan sumber daya air, perubahan iklim, bahan kimia dan sampah, pendidikan lingkungan hidup dan konsumsi dan produksi berkelanjutan. (Wid)
