NIW, BEKASI – Dalam menghadapi dinamika ketenagakerjaan yang terus berkembang, khususnya meningkatnya angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), National Industrial Watch (NIW) mendorong Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk segera membentuk basis data terpadu mengenai PHK di wilayahnya.
Langkah ini dinilai strategis guna memperkuat perencanaan, mitigasi risiko sosial, serta penajaman program ketenagakerjaan yang berkelanjutan dan berbasis bukti (evidence-based policy).
“Kami mendorong Pemkab Bekasi membangun sistem data PHK yang komprehensif, mulai dari jumlah pekerja terdampak, klasifikasi industri, hingga potensi penyerapan tenaga kerja ulang. Tanpa data, kebijakan hanya akan bersifat reaktif dan spekulatif,” ujar Ahmad Tasori, Kepala Divisi Investigasi dan Kerjsama Antar Lembaga NIW, di Jakarta, Kamis (31/7/2025).
Menurutnya, Database PHK merupakan instrumen kunci kebijakan publik yang ffektif. Oleh karena itu keberadaan basis data PHK yang valid dan aktual akan memberi banyak manfaat strategis, di antaranya menyusun program pelatihan ulang (reskilling-upskilling) bagi korban PHK
Kemudian, mengidentifikasi sektor potensial untuk investasi padat karya, menyusun advokasi kebijakan ketenagakerjaan ke pemerintah pusat, menyalurkan bantuan sosial dan subsidi transisi kerja secara tepat sasaran dan memetakan potensi ketegangan sosial akibat pengangguran dini.
“Bekasi sebagai pusat industri nasional perlu memiliki sistem informasi ketenagakerjaan yang solid agar mampu menjaga stabilitas sosial dan mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif,” tambahnya.
Usulan pembentukan database PHK ini sejalan dengan mandat regulasi nasional, antara lain, UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 99: “Pemerintah bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan ketenagakerjaan melalui sistem informasi ketenagakerjaan.”.
Kemudian juga, PP Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sistem Informasi Ketenagakerjaan. Permenaker RI Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Informasi Ketenagakerjaan dan Instruksi Presiden RI Nomor 4 Tahun 2022 tentang Transformasi Digital dan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)
“Dengan demikian, inisiatif ini tidak hanya sesuai dengan arah kebijakan nasional, tetapi juga menjadi kewajiban pemerintah daerah dalam memperkuat perlindungan dan pemberdayaan tenaga kerja,” harapnya.
NIW Siap Menjadi Mitra Teknis dan Sosial
Sebagai lembaga independen yang fokus pada advokasi industrialisasi berkelanjutan dan pengawasan ketenagakerjaan, NIW menyatakan kesiapannya untuk, mendampingi Pemkab Bekasi dalam integrasi data PHK lintas sektor, menyediakan kajian tematik ketenagakerjaan secara berkala, menjadi fasilitator dialog antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah.
“Dengan semangat program Presiden Prabowo yang menekankan pembangunan industri nasional berbasis rakyat, NIW siap menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam memastikan transisi kerja yang adil dan bermartabat,” katanya.
NIW mengajak seluruh pemangku kepentingan — pemerintah daerah, pelaku industri, serikat buruh, dan akademisi – untuk bersama membentuk Tim Koordinasi Data PHK dan Ketenagakerjaan di Kabupaten Bekasi. Kolaborasi ini diharapkan menjadi tonggak awal lahirnya kebijakan yang akurat, responsif, dan berorientasi pada keadilan sosial serta perlindungan tenaga kerja lokal. (red)
