KS, JAKARTA — Akademisi Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD) Sinjai, Dr. Muhlis, menilai maraknya disinformasi di ruang digital nasional menjelang bulan Ramadan menunjukkan lemahnya kinerja Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dalam menjalankan fungsi perlindungan ruang publik dan komunikasi negara.
Menurut Muhlis, persoalan disinformasi bukan hanya bersifat teknis, melainkan telah menjadi ancaman strategis terhadap persepsi publik, terutama ketika menyasar Presiden Prabowo Subianto dan kebijakan negara.
“Dalam ekosistem digital hari ini, satu disinformasi viral bisa menghapus seribu kerja nyata pemerintah. Di titik inilah negara tidak boleh kalah cepat,” ujar Muhlis, Senin.
Disinformasi Masih Dominan Jelang Ramadan
Muhlis menyoroti bahwa menjelang Ramadan—periode dengan lonjakan konsumsi media sosial, ruang digital kembali dipenuhi hoaks, antara lain:
Pertama. potongan video yang dipelintir sehingga menimbulkan persepsi keliru terhadap sikap Presiden.
Kedua, narasi lama yang didaur ulang untuk membangun framing negatif terhadap pemerintah.
Ketiga, konten manipulatif yang memanfaatkan emosi publik dan momentum keagamaan
Menurutnya, pola ini berulang setiap tahun dan menunjukkan tidak adanya perbaikan signifikan dalam sistem pencegahan disinformasi.
Isu Geopolitik Jadi Ujian Nyata Komunikasi Negara
Sebagai salah satu indikator evaluasi, Muhlis menilai Komdigi juga belum siap menghadapi disinformasi yang bersumber dari panasnya situasi geopolitik global. Ketika isu internasional memanas, ruang digital nasional kerap dibanjiri narasi menyesatkan yang memelintir posisi resmi Indonesia.
“Disinformasi geopolitik selalu memanfaatkan momen krisis global. Jika negara terlambat hadir, maka persepsi publik dibentuk oleh potongan informasi, bukan oleh kebijakan resmi,” ujarnya.
Regulasi Ada, Namun Tidak Efektif
Muhlis menegaskan, lemahnya pemberantasan disinformasi bukan disebabkan ketiadaan aturan, melainkan ketiadaan regulasi yang efektif dalam praktik.
Ia menyoroti, lemahnya penindakan terhadap homeless media dan akun anonim, tidak adanya mekanisme klarifikasi cepat dan terpusat, serta minimnya dorongan sistemik terhadap platform digital untuk bertanggung jawab atas penyebaran konten bermuatan hoaks.
“Regulasi ada, tetapi implementasinya lemah. Ini menunjukkan persoalan kepemimpinan dan koordinasi,” kata Muhlis.
Kinerja Menkomdigi Dinilai Lemah
Atas kondisi tersebut, Muhlis menilai kinerja Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, belum menunjukkan kapasitas yang memadai dalam menjawab tantangan disinformasi yang kian kompleks.
Menurutnya, komunikasi negara masih bersifat reaktif, fragmentaris, dan kalah cepat dibanding arus disinformasi yang terorganisasi.
Muhlis menegaskan, situasi ini sudah cukup menjadi dasar bagi Presiden untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kepemimpinan di Komdigi.
“Evaluasi bukan hukuman, tetapi kebutuhan tata kelola. Jika disinformasi terus berulang dan negara selalu tertinggal satu langkah, maka Presiden perlu mempertimbangkan evaluasi, termasuk opsi penyegaran kepemimpinan di Komdigi,” ujarnya.
Muhlis menekankan, pemerintahan Presiden Prabowo membutuhkan komunikasi negara yang cepat, dan konsisten, terutama menjelang Ramadan dan di tengah dinamika global. Tanpa pembenahan serius, ruang digital akan terus menjadi medan subur bagi disinformasi yang merugikan kepentingan nasional.
