KS, JAKARTA – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bertekad membangun kembali hutan tropis basah di Indonesia. Rencana Operasional Indonesia’s Forest and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 menjadi momentum untuk mempercepat proses penguatan tata kelola lingkungan hidup dan kehutanan sekaligus memenuhi target pemenuhan emisi gas rumah kaca.
Plt. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Ruandha Agung Sugardiman selaku Ketua Harian I Tim Kerja Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 pada kegiatan sosialisasi sub nasional di Provinsi Jambi (10/8/2022) menyampaikan, “saat ini Kementerian LHK mendorong perubahan paradigma untuk tidak lagi sekedar melakukan penanaman pohon, melainkan secara sistematis dan terukur membangun kembali hutan tropis basah di Indonesia. Saya yakin kontribusi semua pihak akan mampu mewujudkan penambahan luasan tutupan hutan di 2030.”
Ruandha menjabarkan kondisi hutan Indonesia saat ini seluas 95 juta hektar atau 51% dari total luas daratan. Berbagai penanaman pohon yang telah dilakukan selama ini rupanya belum mampu menambah luasan hutan Indonesia berdasarkan pantauan citra satelit. Untuk itu dibutuhkan strategi melalui Indonesia’s FOLU Net Sink agar pada tahun 2030 luas tutupan hutan bertambah setiap tahun.
Ruandha meyakini luas hutan tropis ini dapat bertambah di masa depan melalui tiga aksi utama pada Indonesia’s FOLU Net Sink 2030. Tiga aksi utama tersebut adalah upaya pengurangan emisi melalui penurunan angka deforestasi dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan, mempertahankan kualitas hutan yang ada untuk serapan karbon, serta meningkatkan fungsi serapan dengan gerakan membangun hutan Indonesia.
“Penanaman pohon difokuskan pada polygon-polygon lahan kritis yang ada di peta satelit secara masif oleh semua pihak,” tutur Ruandha.
Ruandha menjabarkan berbagai fungsi hutan Indonesia. Tidak hanya menjadi tempat bagi keanekaragaman hayati yang penting bagi masa depan serta menopang pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat, melainkan juga memberikan kontribusi penting kepada global di dalam upaya pengendalian perubahan iklim secara berkelanjutan.
“Hutan menjadi kunci penting untuk keberhasilan Indonesia’s FOLU Net Sink 2030. Target penyerapan emisi gas rumah kaca yang ingin dicapai pada tahun 2030 adalah sebesar -140 juta CO2e. Sektor kehutanan memiliki kontribusi terbesar sebanyak 60% dalam pemenuhan target netral karbon atau net-zero emission,” ungkap Ruandha.
Sebagaimana diketahui, Indonesia telah meratifikasi Paris Agreement melalui dokumen Nationally Determined Contribution (NDC) yang menjadi kewajiban nasional di dalam agenda perubahan iklim global. Lebih lanjut, Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 merupakan progres atas komitmen Presiden RI Joko Widodo untuk pengendalian perubahan iklim dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya.
Dalam paparannya Ruandha menerangkan bahwa Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 terdiri atas Rencana Operasional sebagai tindak lanjut Perpres 98 Tahun 2021 terkait penyelenggaraan nilai ekonomi karbon serta Kepmen 168 Tahun 2022 tentang Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 untuk pengendalian perubahan iklim. Selanjutnya Kementerian LHK juga telah menyusun Rencana Strategis dan Rencana Kerja sebagai dasar pelaksanaan di tingkat regional dan daerah.
“Pemerintah Daerah sebagai pemangku kebijakan di daerah merupakan mitra strategis KLHK dalam keberhasilan implementasi FOLU Net Sink 2030 di tingkat tapak. Selain itu, diperlukan juga dukungan akademisi, lembaga mitra KLHK, lembaga swadaya masyarakat, dan media dapat membumikan dan menyebarluaskan tujuan positif FOLU Net Sink 2030. Pelibatan seluruh pihak menjadi signifikan di dalam keberhasilan aksi mitigasi FOLU Net Sink ini,” katanya.
Gubernur Jambi yang diwakilkan oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Ariansyah menyampaikan potensi Provinsi Jambi di dalam mendukung Rencana Operasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030.
Jambi memiliki aset lingkungan yang bernilai sangat tinggi berupa 4 Taman Nasional, hutan lindung, Taman Hutan Raya (TAHURA), serta hutan adat yang tersebar di penjuru wilayah Jambi. “Aset lingkungan dan kebanggaan kita ini harus dipertahankan dan dipulihkan dari kerusakan karena sebagian kondisinya rusak atau mengalami degradasi akibat ulah manusia,” ujar Ariansyah.
Menurutnya, Pemerintah Provinsi Jambi dalam melaksanakan pembangunan berupaya mengimplementasikan Konsep Ekonomi Hijau. Hal ini diwujudkan dengan mengintegrasikan rencana pertumbuhan ekonomi hijau ke dalam RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026. Konsep ekonomi hijau bertujuan mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, pertumbuhan inklusif dan merata, ekosistem yang sehat sehingga dapat memberikan jasa lingkungan, serta pengurangan emisi gas rumah kaca.
“Saya bersyukur belakangan ini kesadaran masyarakat dan dunia usaha untuk menjaga lingkungan tumbuh makin kuat, disertai peningkatan perhatian dan dukungan dana dari pemerintah pusat dan dunia internasional,” ungkapnya. Dukungan dunia internasional dan KLHK yang diterima Pemerintah Provinsi Jambi antara lain melalui Program Biocarbon Fund Plus Initiative for Sustainable Forest Landscape (Bio-CF-ISFL). Program ini menargetkan penurunan emisi GRK sebesar 14 juta ton CO2e dengan pemberian insentif USD 70 juta untuk tahun 2021-2025.
Selain itu adanya bantuan dari Korea Selatan untuk restorasi gambut di Tanjung Jabung Timur, yang pelaksanaannya dimulai tahun 2021. Pembangunan kanal blok dilakukan di bawah koordinasi lembaga Korea Indonesia Forest Cooperation Center.
Ariansyah menyadari masih banyak tugas rumah yang harus dikerjakan agar target penurunan emisi Provinsi Jambi, khususnya sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya dapat dicapai. Namun demikian, Ruandha mengapresiasi komitmen serta langkah-langkah yang telah ditempuh oleh Provinsi Jambi.
“Penurunan 14 juta ton CO2e merupakan kontribusi penurunan emisi yang luar biasa dari Provinsi Jambi. Hal ini merupakan angka yang besar dengan persentase 10% dari keseluruhan target. KLHK akan bersinergi dengan seluruh unsur di Provinsi Jambi agar cita-cita ini terwujud demi masa depan,” tutup Ruandha.
Usai gelaran sosialisasi, KLHK bersama Pemerintah Provinsi Jambi segera melaksanakan workshop penyusunan Rencana Kerja Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 di tingkat Sub Nasional. Diharapkan dokumen Rencana Kerja dari seluruh provinsi pelaksana Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 dapat terselesaikan di akhir tahun. (Wid)
