KS, JAKARTA – Kebijakan Antisipatif APBN dimaksudkan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, dan kesehatan APBN. Karena APBN berfungsi sebagai shock absorber dalam menjaga pemulihan ekonomi dan melindungi masyarakat.
Disrupsi suplly dan konflik Rusia versus Ukraina telah menyebabkan kenaikan harga komoditas, ketatnya kebijakan moneter dan likuiditas global. Ungkap Kemenkeu RI Sri Mulyani dalam Rapat Kerja, Kamis (19/05) di Ruang Rapat Badan Anggaran DPR RI Gd. Nusantara II lt. 1.
“APBN saat ini tidak dapat berjalan secara efektif untuk mempertahankan daya beli masyarakat dan menjaga pemulihan ekonomi karena tidak cukup tersedia alokasi untuk menampung tambahan belanja subsidi, kompensasi BBM dan listrik serta penebalan Perlinsos, ” tandas Sri Mulyani.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Banggar DPR RI H. Muhamad Nur Purnamasidi dari Fraksi Partai Golkar mendukung kebijakan Antisipatif APBN dari pemerintah.
“Payung hukumnya sebagaimana Pasal 42 ayat (1) UU APBN 2022.” Ungkapnya.
Ikhtiar pemerintah melalui penguatan program perlindungan sosial dan pemberdayaan terbukti efektif karena bersifat adaptif, dan mencakup seluruh lapisan masyarakat dari usia dini hingga usia tua.
Beberapa program periindungan sosial dalam APBN Tahun Anggaran 2022 yang dialokasikan melalui pemerintah pusat antara lain, Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, KIP Kuliah, PIP, Kartu Prakerja, serta PBI JKN. Kemudian alokasi melalui Transfer ke Daerah (TKD) juga diarahkan untuk mendukung program perlindungan sosial, salah satunya melalui penyaluran BLT Desa.
Lebih lanjut, politisi dari Dapil Jawa Timur IV Jember Lumajang ini menyatakan bahwa kebijakan Antisipatif APBN yang dilakukan pemerintah dimaksud untuk memberikan bantalan yang cukup dalam rangka pemulihan ekonomi.
Keberpihakan program pemerintah terhadap rakyat kecil nyata ditujukan untuk meminimalisir terjadinya peningkatan potensi resiko sosial yang diakibatkan oleh kenaikan harga komoditas.
“Kami sangat mengapresiasi langkah pemerintah untuk melakukan langkah penebalan program perlindungan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat, melindungi UMKM melalui tambahan alokasi BLT, Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) kepada pelaku usaha, serta perlindungan tenaga kerja melalui Bantuan Subsidi Upah (BSU).” Pungkasnya. (red)
