KS, BALI – Senator asal Provinsi Bali Bambang Santoso berkunjung ke kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 8 Bali Nusra. Langka ini diharapkan mampu mendorong UMKM di Pulau Dewata masuk kedalam jaringan global.
“Hari ini kita bertemu langsung dengan Pimpinan OJK membahas tentang dukungan UMKM di masa pandemi, ” kata Bambang Santoso, Jumat (7/1/2021)
Menurutnya, Pemprov Bali berkolaborasi dengan Kementerian Koperasi dan UKM mengawal Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) untuk meringankan beban UMKM serta peningkatan gerakan literasi keuangan supaya bisa lebih optimal.
Lebih lanjut, pembiayaan bisa mendorong UMKM terhubung dengan jaringan yang lebih luas. Saat ini barang -barang di marketplace yang sebenarnya bisa diproduksi UMKM, namun sebanyak 80 persennya adalah impor. Keberadaan akses pembiayaan diharapkan bisa mendorong UMKM mengakses marketplace, bukan hanya di domestik tapi juga dalam jaringan global.
“Berharap UMKM bisa memperoleh kemudahan dalam menyewa aset-aset di Provinsi Bali yang menganggur. Di masa pandemi beberapa ruko dan toko tutup tidak digunakan. Akan lebih baik jika UMKM bisa memanfaatkan aset tersebut untuk digunakan, tentunya dengan bantuan Pemerintah,” tambahnya, ” jelasnya
Pelaku usaha UMKM di Provinsi Bali berharap contract sales dengan importir dari luar negeri bisa menjadi agunan pengajuan pembiayaan di perbankan. Kesulitan menggunakan perjanjian pembelian tersebut untuk pengajuan kredit ke perbankan.
Kami berharap dari hasil pertemuan ini, akan ada dukungan kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam rangka akses pemodalan dan pemasaran. Kami juga berharap ada displai produk UMKM di hotel-hotel bintang lima.
OJK Regional 8 Bali Nusra juga membuka Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) untuk pengaduan masyarakat dalam menyelesaikan masalah antara konsumen dengan industri.
Tidak hanya itu, Komite IV DPD RI bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 8 Bali Nusra dalam rangka pengawasan atas pelaksanaan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang terhadap lembaga keuangan. Advokasi dengan OJK ini fokus pada isu penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga keuangan lainnya seperti Pinjol alias pinjaman online. (red)
