KS, JAKARTA – Pemerintah menargetkan pembangunan Hunian Sementara (Huntara) bagi warga yang kehilangan desanya akibat banjir dan longsor di Aceh dan Sumatra Utara rampung dalam waktu tiga bulan. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut relokasi warga terdampak harus segera dilakukan agar mereka memiliki tempat tinggal layak pascabencana.
“Relokasi ini memerlukan tempat, memerlukan waktu juga untuk proses itu. Jadi kita tentu ingin secepat mungkin koordinasi dilakukan. Kalau bisa sebelum tiga bulan, tiga bulan kita lakukan,” ujar Tito dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (08/01).
Selain Huntara, pemerintah juga menyiapkan pembangunan Hunian Tetap (Huntap) dengan tiga skema, yakni melalui APBN yang dikoordinasikan oleh Kementerian PUPR, dukungan lintas kementerian, serta pola gotong royong. Tito menegaskan, pembangunan Huntap akan berjalan paralel dengan Huntara agar warga segera mendapatkan kepastian hunian jangka panjang.
Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen TNI Richard Tampubolon menambahkan, penentuan lokasi Huntap akan melalui kajian mendalam agar wilayah relokasi aman dari potensi bencana di masa depan.
“Tempat (Huntap) ini juga akan ada asesmennya dari kementerian terkait, dengan jaminan bahwa relokasi rumah-rumah baru ini memang dipandang dan diyakini aman berdasarkan asesmen kementerian/lembaga terkait,” kata Richard.
Richard menjelaskan, penanganan bencana kini telah memasuki tahap pemulihan dengan fokus pada pembersihan area terdampak. Pendekatan dilakukan secara door to door, melibatkan taruna dari Akmil, AU, AL, dan Akpol dalam program Latsitarda. “Inilah nanti yang akan dilaksanakan dalam fase door-to-door,” ujarnya.
Dengan target rampung dalam tiga bulan, pemerintah menekankan percepatan pembangunan Huntara sebagai jembatan menuju hunian permanen. Tito menegaskan, koordinasi lintas kementerian dan lembaga akan terus diperkuat agar warga terdampak segera mendapatkan hunian layak. (A2n)
