KS, ACEH – Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah meminta pemerintah pusat mempercepat pencairan dana bantuan perbaikan rumah rusak ringan dan sedang akibat bencana banjir di Aceh. Langkah ini dinilai penting untuk mengurangi jumlah pengungsi dan mempercepat pemulihan pascabencana.
Dalam rapat koordinasi Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana Sumatera yang digelar DPR RI di Aceh, Selasa (30/12/2025) Fadhlullah mengatakan pembangunan hunian tetap (huntap) dan hunian sementara (huntara) memang sudah mulai berjalan di sejumlah daerah terdampak. Namun, percepatan pencairan dana untuk rumah rusak ringan dan sedang juga harus dilakukan bersamaan.
“Hunian tetap sudah mulai dibangun di beberapa kabupaten, salah satunya di Aceh Tamiang. Dan alangkah baiknya rumah yang rusak sedang dan rusak ringan agar segera bisa cair,” ujarnya.
Fadhlullah menegaskan, pencairan dana perbaikan rumah akan mendorong pengungsi kembali ke rumah masing-masing dan melakukan rehabilitasi secara mandiri.
“Dengan pencairan rusak sedang dan rusak ringan otomatis pengungsi akan pulang ke rumah, melakukan rehab, dan jumlah pengungsi berkurang,” katanya.
Selain itu, ia mengusulkan perlakuan khusus untuk sejumlah program bantuan sosial di daerah terdampak bencana, seperti dana desa, Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Dalam rapat koordinasi penanganan banjir bersama Menko PMK Pratikno dan Kepala BNPB Suhariyanto sebelumnya, Fadhlullah juga meminta agar bantuan rumah layak huni bagi warga dengan kategori rusak berat ditingkatkan menjadi Rp98 juta per unit. Menurutnya, besaran bantuan saat ini belum mencukupi untuk membangun rumah sesuai standar layak huni di Aceh.
Selain sektor perumahan, Wagub menekankan perlunya percepatan pemulihan lahan produktif masyarakat, seperti sawah, tambak, dan perkebunan yang terendam lumpur. Hal ini penting agar aktivitas ekonomi warga dapat kembali berjalan, terutama menjelang bulan Ramadhan.
Menko PMK Pratikno menegaskan penanganan bencana tidak boleh berhenti pada pemenuhan kebutuhan dasar semata, tetapi juga harus menyentuh pemulihan ekonomi. Ia menyebut status kedaruratan bisa diperpanjang jika kondisi lapangan belum memungkinkan.
Kepala BNPB Suhariyanto melaporkan, dari 18 kabupaten/kota terdampak banjir di Aceh, tujuh daerah telah memasuki masa transisi darurat ke pemulihan, sementara 11 daerah lainnya masih berstatus tanggap darurat. BNPB menyiapkan dua skema penanganan rumah rusak berat, yakni bantuan biaya hidup bagi warga yang ditampung keluarga dan pembangunan hunian sementara bagi warga yang kehilangan tempat tinggal.
Dengan percepatan pencairan dana bantuan rumah rusak ringan dan sedang, pemerintah daerah berharap jumlah pengungsi dapat segera berkurang, sementara pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat terdampak bencana bisa berjalan lebih cepat. (A2n)
