KS, JAKARTA – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim dinilai gagal dalam memperjuangkan status guru honorer menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Padahal banyak guru honorer yang sudah mengabdi hingga puluhan tahun namun nasibnya masih sangat memprihatinkan.
“Ini potret kegagalan dalam mensejahterakan guru di Indonesia khusunya guru honores, Mendikbudristek harus bertanggung jawab atas kegagalan pengangkatan 1 juta guru honorer menjadi ASN,” kata Muhamad Nur Purnamasidi, Anggota Komisi X DPR RI, di Jakarta, Selasa (21/12/2021).
Menurut politisi partai golkar kinerja Mendikbutristek perlu di evaluasi secara menyeluruh. Pasalnya, pihak kementrian terkesan cuek dan tidak ada upaya yang serius dalam mengatasi persoalan pengangkatan guru honorer menjadi ASN. Padahal, banyak diantara guru honorer tersebut sudah mengabdi hingga puluhan tahun.
“Kami sudah mendegarkan keluh kesah dari para guru honorer baik yaang tergabung dalam GTKHNK Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non Kategori maupun Perkumpulan Honorer Kategori II Indonesia atau PKH21, keluhan mereka pada dasarnya sama yaitu soal perbaikan nasib,” jelas bang pur sapaan akrabnya.
Padahal, sambung bang Pur sejumlah rekomendasi dari hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan forum guru honorer bersama Komisi X DPR RI beberapa waktu lalu, pihaknya sudah merekomendasi sejumlah point penting yang dikirimkan ke pihak kementrian terkait baik Kemendikbudristek maupun Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB).
Sementara itu, Ketua Forum Guru Honorer Kabupaten Jember, Mulyadi mengaku kecewa atas kinerja Mendikbudristek dan Menpan RB yang tidak mendengarkan keluhan jutaan guru honorer di seluruh Indonesia. Menurutnya, perjuangan para guru honorer untuk memperbaiki nasib seperti terkesan sia-sia.
“Kayaknya gak ada gunanya pergerakan Forum PGRI, kenyataannya sekelas instansi pemerintah resmi seperti Komisi X DPR RI hanya jadi pajangan yang gak bisa mewarnai sedikit pun kebijakan Menpan RB dan Mendikbudristek,” keluhnya.
Menurutnya, kebijakan Tes PPPK sangat mencekik leher bagi kalangan Guru Tidak Tetap (GTT) yang sudah puluhan tahun mengabdi dan ikut mencerdaskan generasi bangsa.
“Ya maklum lah kebijakannya berdasarkan untung rugi bukan dari dasar kemanusiaan. Siap-siap Pemerintah Kabupaten kota Se Indonesia mutasi secara besar-besaran guru swasta ke sekolah negeri. Hanya ada dalam sejarah dunia pendidikan zaman nya mas menteri Nadiem Makarim,” pungkasnya. (red)
