KS, JAKARTA — Kepolisian Negara Republik Indonesia terus mendorong percepatan penanganan dampak bencana di sejumlah wilayah di Sumatera dengan mengerahkan alat berat serta membangun fasilitas air bersih bagi masyarakat terdampak.
Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, berdasarkan laporan dari Kapolda Sumatera Utara, Kapolda Aceh, dan Kapolda Sumatera Barat, dibutuhkan langkah cepat dengan memperbanyak serta mengoptimalkan penggunaan alat berat di lokasi-lokasi terdampak.
“Dari laporan para Kapolda, kita butuh percepatan dengan sudah melibatkan dan memperbanyak alat berat yang sudah ada,” ujar Komjen Pol Dedi Prasetyo, Jum’at (26/12).
Untuk wilayah Aceh, Polri telah menyiapkan data dan terus melakukan pembaruan terkait kebutuhan di lapangan. Di Aceh Utara dan Aceh Tamiang, sedikitnya lima hingga enam unit alat berat telah disiagakan, terdiri dari ekskavator, dozer, dan dump truck.
“Untuk Aceh Utara dan Aceh Tamiang, kurang lebih sekitar lima sampai enam alat berat sudah kita siapkan untuk mendukung percepatan penanganan,” jelasnya.
Sementara itu, di Aceh Tamiang juga telah disiapkan lima unit alat berat tambahan yang akan diperbantukan. Adapun di Sumatera Utara, jumlah alat berat yang dioperasionalkan terbilang cukup banyak.
“Sumatera Utara sudah disiapkan oleh Pak Kapolda di beberapa titik, data terakhir kurang lebih ada 21 alat berat yang sudah dioperasionalkan,” kata Wakapolri.
Selain pengerahan alat berat, Polri juga fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya ketersediaan air bersih. Komjen Pol Dedi Prasetyo menyebutkan, terdapat sekitar 300 titik fasilitas air bersih yang harus segera dibangun.
“Saat ini sudah lebih dari 100 yang sudah operasional. Ini terus kita kejar agar kebutuhan masyarakat bisa segera terpenuhi,” ungkapnya.
Ia menambahkan, dalam waktu dekat akan dilakukan peresmian fasilitas air bersih di sejumlah daerah, antara lain Aceh Utara, Aceh Tamiang, Tapanuli Tengah, Sumatera Barat, termasuk wilayah Agam dan Padang Panjang.
Langkah ini merupakan bentuk komitmen Polri dalam mendukung percepatan pemulihan pascabencana serta memastikan kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi dengan baik.
