KS, JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sebanyak 175 orang masih dinyatakan hilang dan masuk dalam daftar pencarian pascabencana banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Jumlah tersebut mengalami penurunan dibandingkan hari sebelumnya.
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menyampaikan bahwa hingga Senin (22/12/2025) jumlah korban yang masih dalam pencarian berkurang 10 orang.
“Kemudian untuk daftar nama yang masih dicari, ini berkurang 10 jiwa, sehingga jumlah saudara-saudara kita yang masih dalam daftar pencarian berjumlah 175 jiwa,” ujar Abdul dalam konferensi pers di Jakarta.
BNPB juga mencatat adanya penambahan korban meninggal dunia. Berdasarkan hasil temuan dan identifikasi terbaru, jumlah korban jiwa bertambah 16 orang, sehingga total korban meninggal dunia kini mencapai 1.106 jiwa.
“Berdasarkan temuan dan hasil identifikasi terbaru, terdapat penambahan 16 jiwa sehingga total korban meninggal dunia di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat kini mencapai 1.106 jiwa,” jelas Abdul dalam konferensi pers virtual.
Pemerintah pusat dan daerah, lanjut Abdul, menyampaikan simpati dan duka cita mendalam atas kehilangan ribuan nyawa dalam bencana tersebut.
Sementara itu, jumlah warga terdampak yang masih mengungsi hingga saat ini tercatat 502.570 jiwa, tersebar di berbagai lokasi pengungsian. Dalam sepekan terakhir, jumlah pengungsi mengalami penurunan karena sebagian warga mulai kembali ke rumah masing-masing.
“Kebanyakan kembali untuk membersihkan rumah dari lumpur dan sisa material bencana. Ada juga yang memilih tinggal sementara di rumah kerabat di luar wilayah terdampak,” ungkapnya.
Meski demikian, pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi, khususnya pangan, masih terus dilakukan. Bantuan logistik berasal dari dapur umum pemerintah daerah, Dinas Sosial Provinsi Aceh, serta dukungan masyarakat dan relawan.
Abdul menambahkan, saat ini BNPB bersama seluruh pemangku kepentingan memasuki fase krusial karena masa tanggap darurat dijadwalkan berakhir pada 25 Desember 2025.
Pemerintah akan membahas kemungkinan perpanjangan masa tanggap darurat atau peralihan ke fase transisi darurat menuju pemulihan.
“Selesainya itu 25 Desember 2025. Ini nanti akan kita diskusikan bersama pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat, bersama semua entitas yang terlibat, apakah kita akan memperpanjang tanggap darurat atau kita sudah bisa masuk transisi darurat,” kata Abdul.
Selama masa tanggap darurat, BNPB menetapkan lima prioritas utama, yakni pencarian dan pertolongan korban, distribusi logistik, pemulihan akses jalan, pemulihan jaringan komunikasi, serta pemulihan sektor energi, termasuk listrik dan BBM.
BNPB berharap pada akhir Desember 2025, seluruh kabupaten dan kota terdampak dapat memasuki tahap early recovery atau pemulihan awal. Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan harapannya agar proses pemulihan dapat berjalan cepat sehingga warga terdampak dapat segera menempati hunian sementara (huntara) sebelum memasuki bulan Ramadan.
“Bapak Presiden menyampaikan harapan beliau bahwa nanti bulan Ramadan, berkaitan dengan pembersihan secara masif dan huntara yang sudah dibangun, warga terdampak sudah bisa pindah ke huntara,” ujar Abdul.(erlita)
