KS, JAKARTA – Badan Karantina Indonesia (Barantin) menegaskan pentingnya penguatan koordinasi lintas sektor dalam menghadapi peningkatan arus lalu lintas orang dan komoditas menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Karantina Indonesia, Sahat Manaor Panggabean, dalam kegiatan Koordinasi Lintas Sektor dan Siaga Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 yang digelar di kawasan Perairan Tanjung Priok dan Marunda.
Dalam arahannya, Sahat menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan koordinasi lintas sektor ini sebagai bentuk kesiapsiagaan bersama dalam memastikan kelancaran arus barang serta distribusi komoditas wajib periksa karantina di tempat pemasukan. Momentum libur panjang Natal dan Tahun Baru dinilai berpotensi meningkatkan frekuensi serta volume lalu lintas komoditas, sehingga memerlukan pengawasan yang lebih intensif dan terkoordinasi.
“Koordinasi lintas sektor menjadi kunci dalam menghadapi dinamika peningkatan arus lalu lintas orang dan komoditas selama periode Nataru. Dengan sinergi yang kuat, kita dapat memastikan seluruh komoditas yang masuk telah memenuhi persyaratan karantina serta menjamin keamanan hayati nasional,” ujar Sahat di Jakarta, Senin (22/12).
Sahat menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan memberikan amanah besar kepada Barantin, tidak hanya dalam mencegah masuk dan tersebarnya hama dan penyakit hewan, ikan, serta organisme pengganggu tumbuhan karantina, tetapi juga dalam pengawasan keamanan dan mutu pangan serta pakan, pelindungan tumbuhan dan satwa liar serta langka, produk rekayasa genetika, sumber daya genetik, hingga pengendalian jenis asing invasif.
Lebih lanjut, Sahat menyampaikan bahwa peran karantina tidak hanya sebagai penjaga perbatasan (border protection), tetapi juga sebagai instrumen ekonomi yang mendukung daya saing dan akseptabilitas produk unggulan ekspor Indonesia di pasar internasional. Namun demikian, pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut tidak dapat dilakukan secara mandiri dan membutuhkan sinergi serta partisipasi aktif lintas instansi terkait.
Sebagai pelabuhan terbesar di Indonesia, kawasan Perairan Tanjung Priok dan Marunda memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi dengan banyaknya dermaga, termasuk terminal khusus (Tersus) dan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS). Dalam rangka memastikan seluruh proses pelayanan dan pengawasan karantina berjalan optimal, Sahat melakukan patroli langsung di sejumlah titik terminal pemasukan dan pengeluaran di Pelabuhan Tanjung Priok dan Pelabuhan Marunda, khususnya menjelang peningkatan arus lalu lintas orang dan komoditas pada periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.
Pada kesempatan yang sama, Sahat juga menyampaikan apresiasi kepada Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (BBKHIT) DKI Jakarta atas inisiasi dan penyelenggaraan kegiatan koordinasi lintas sektor ini. Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Bea dan Cukai Tanjung Priok, Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP), Badan Intelijen Strategis (BAIS), serta instansi terkait lainnya di lingkup Pelabuhan Tanjung Priok sebagai wujud sinergi pengawasan terpadu di pintu pemasukan negara.
Selain di pelabuhan, Kepala Barantin juga meninjau kesiapan pelayanan dan pengawasan karantina di Bandara Halim Perdanakusuma. Peninjauan dilakukan dengan mengunjungi Posko Terpadu Nataru serta stand layanan Customer Service di terminal keberangkatan guna memastikan kesiapan petugas, sarana prasarana, serta pelayanan informasi kepada masyarakat berjalan optimal selama periode libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.
Kegiatan ini diharapkan dapat semakin memperkuat sinergi antarinstansi di Pelabuhan Tanjung Priok, Bandara Halim Perdanakusuma, dan tempat pemasukan lainnya, meningkatkan kepatuhan serta kesadaran masyarakat, serta menjamin ketersediaan pangan asal hewan, ikan, dan tumbuhan yang aman, sehat, utuh, dan halal bagi konsumen.
“Dengan sinergi yang kuat dan kesiapsiagaan bersama, Barantin berkomitmen memastikan pelayanan karantina tetap berjalan optimal selama periode Nataru demi melindungi sumber daya hayati nasional dan kepentingan masyarakat,” tutup Sahat. (joy)
