KS, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian berhasil menghimpun bantuan dari berbagai pemerintah daerah dengan total nilai sekitar Rp48 miliar untuk mendukung penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Bantuan tersebut merupakan tindak lanjut atas Surat Edaran Mendagri yang mengimbau seluruh pemerintah daerah memberikan dukungan anggaran maupun logistik bagi wilayah terdampak bencana hidrometeorologi.
“Jadi, totalnya kurang lebih Rp48 miliar,” kata Tito dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (19/12/2025).
Sejumlah daerah merespons cepat imbauan tersebut. Bantuan anggaran antara lain berasal dari Kalimantan Timur Rp7 miliar, Jawa Barat Rp7 miliar, Sulawesi Selatan Rp4 miliar, Jawa Timur Rp5 miliar, Sulawesi Utara Rp1,5 miliar, Kalimantan Utara Rp1 miliar, Jawa Tengah Rp1,3 miliar, serta Nusa Tenggara Timur Rp1,5 miliar.
Selain itu, Sumatera Selatan menyalurkan bantuan berupa barang senilai Rp2,6 miliar, Banten Rp3 miliar, dan DKI Jakarta Rp3 miliar yang langsung dikirim ke Lhokseumawe, Aceh. Dukungan juga datang dari Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku Utara, dan Bengkulu.
Partisipasi Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) turut memperkuat solidaritas dengan menyalurkan bantuan sekitar Rp5 miliar.
Pengamat kebijakan publik dari Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan, menilai langkah koordinasi Mendagri memperkuat kohesivitas antarpemerintah daerah.
“Upaya ini menunjukkan kepemimpinan pemerintah pusat dalam memastikan solidaritas nasional terwujud di lapangan,” ujarnya.
Menurut Iwan, penderitaan masyarakat akibat banjir bandang dan longsor di Sumatera menjadi dasar kuat bagi Mendagri untuk mengorkestrasi bantuan lintas daerah.
Selain bantuan antardaerah, pemerintah pusat menyalurkan tambahan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp268 miliar atas arahan Presiden Prabowo Subianto. Dana tersebut dialokasikan Rp20 miliar untuk masing-masing provinsi terdampak serta Rp4 miliar bagi 52 kabupaten/kota.
Tito menyebut anggaran itu digunakan untuk kebutuhan mendesak masyarakat terdampak bencana.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Presiden, Kementerian Keuangan, serta seluruh pihak yang telah bekerja cepat dalam mendukung penanganan bencana,” katanya.
Kemendagri juga menerjunkan tim Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) ke tiga provinsi terdampak sejak 10 Desember 2025 untuk mempercepat pengurusan dokumen kependudukan yang hilang akibat bencana. Seluruh layanan diberikan tanpa pungutan biaya.
Mendagri menegaskan pemerintah akan terus memastikan koordinasi lintas sektor berjalan efektif agar penanganan darurat, rehabilitasi, dan pemulihan masyarakat terdampak bencana di Sumatera dapat dilakukan secara cepat, terintegrasi, dan berkelanjutan.(A2n)
