KS, JAKARTA – Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah meminta pemerintah membuka peluang kepada daerah untuk mengajukan pasangan calon presiden (capres) calon wakil presiden (cawapres) pada Pemilihan Presiden (Pilpres).
“Pemerintah pusat jangan lagi menyumbat aspirasi dari daerah. Daerah bisa mengajukan pasangan capres-cawapresnya sendiri-sendiri,” kata Fahri Hamzah dalam acara Ngopi Bareng Fahri dengan
Bersama Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Cirebon di Cirebon, Jawa Barat, Senin (29/11/2021) petang.
Karena itu, menurut Fahri, aturan Presidential Therhold 20 persen dihapuskan, karena menghambat putra-putra daerah untuk maju menjadi presiden.
“Maka dari itu agar Presidential threshold dihapus atau ditiadakan saja, Supaya dari Aceh, Papua, Cirebon dan daerah lainnya punya capres maupun cawapres yang siap maju di Pemilu. Sekali lagi, aspirasi dari daerah jangan disumbat,” terangnya.
Fahri mengatakan, sudah saatnya rakyat memilih pemimpin yang memiliki kemampuan mengelola negara baik di eksekutif maupun yudikatif.
“Pemilu nanti pilih pemimpin yang punya kemampuan mengelola negara yang luar biasa ini. Jangan pilih wakil rakyat yang gak bisa ngomong, tapi hanya nerima gaji doang,” tegasnya.
Menurut Fahri, seorang pemimpin di eksekutif maupun legislatif harus memiliki kemampuan dalam mengelola negara, jangan asal pilih seperti yang sudah-sudah.
Sebab, potensi dan kekayaan sumber daya alam negeri ini luar biasa, sehingga harus dikelola oleh pemimpin yang memahami tentang Indonesia agar tidak ada penyimpangan lagi.
Fahri meminta mahasiswa lantang menyuarakan memilih pemimpin yang baik pada Pemilu 2024 mendatang.
Ajakan memilih pemimpin yang baik itu, menurutnya, adalah bentuk ‘kudeta konstitutional’ yang diijinkan negara.
“Jadi aktivis mahasiswa itu, kalau berdemo jangan terlalu santun. Hanya bisa berkoar acung-acung spanduk saja. Tapi, sampaikan dengan gagah dan berani ajak masyarakat, mari kita pilih pemimpin yang baik,” ujar Fahri.
Fahri juga menyoroti soal otonomi pengelolaan keuangan di daerah yang terjadi saat ini.
“Otonomi pengelolaan anggaran mutlak digunakan. Sentralisasi keuangan pun harus dihentikan,” katanya.
Ia beralasan, selama ini Pemerintah Pusat terlalu menikmati sentralisasi. Mestinya setiap daerah diberikan kewenangan untuk merencanakan sendiri pendapatannya.
Dengan demikian, daerah bertanggungjawab atas pengeluaran yang lebih baik. Sehingga kata kuncinya ada di sentralisasi.
“Intinya, sentralisasi keuangan harus segera diakhiri,” tegasnya. (Wid)
