KS, JAKARTA – “Negara harus hadir dalam setiap persoalan rakyat, terutama dalam kasus perampasan tanah yang sudah berlangsung bertahun-tahun,” tegas Direktur Eksekutif ETOS Indonesia Institute, Iskandarsyah, saat ditemui di Kota Pekanbaru usai bertemu warga Kabupaten Siak, Riau, pada 25 November 2025.
Iskandarsyah menjelaskan bahwa masyarakat di Kabupaten Siak telah lama memperjuangkan hak atas tanah leluhur mereka seluas 3.000 hektare yang diklaim berada dalam penguasaan PT MSSP melalui Hak Guna Usaha (HGU). Ia menilai negara belum hadir secara optimal untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
“Peristiwa ini sudah berjalan bertahun-tahun. Negara tak pernah hadir. Kami berharap pemerintahan Pak Prabowo dapat memaksimalkan upaya mengembalikan hak rakyat Siak yang merupakan tanah leluhur mereka sejak sebelum kemerdekaan,” ujarnya.
Iskandarsyah juga menyinggung keputusan Badan Pertanahan Nasional (BPN) tahun 2009 yang menurutnya menunjukkan adanya kejanggalan dalam penerbitan HGU PT MSSP.
“Berdasarkan keputusan BPN tahun 2009, jelas disebutkan adanya HGU PT MSSP yang tak mendasar dan terkesan manipulatif. Ini harus ditindak. Siapa yang terlibat, periksa semua,” katanya.
Ia mempertanyakan moralitas para birokrat maupun aparat yang diduga membekingi kasus tersebut.
“Mana pertanggungjawaban moral para birokrat dan aparat yang mencoba membekingi kasus ini? Kalau ada pihak yang terlibat, Polda Riau harus segera melakukan pemeriksaan terhadap para terduga,” tambahnya.
ETOS Indonesia Institute berencana mengirimkan surat laporan tembusan langsung kepada Presiden.
“Insya Allah kami akan kirimkan langsung kepada Pak Presiden dalam waktu dekat ini, karena saya yakin beliau mau membantu rakyatnya,” ujar Iskandarsyah.
Di akhir wawancara, ia menegaskan kembali keyakinannya terhadap komitmen pemerintahan Presiden Prabowo dalam menyelesaikan kasus tersebut.
“Saya terus berbaik sangka terhadap pemerintahan beliau dalam membela kasus ini. Negara harus benar-benar hadir dalam setiap permasalahan rakyat,” tutupnya.(erlita)
