KS, JAKARTA, 9 November 2025 — Direktur Eksekutif ETOS Indonesia Institute, Iskandarsyah, menegaskan bahwa upaya reformasi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) seharusnya dilakukan oleh internal Polri sendiri, bukan melalui tim yang dibentuk dari luar institusi.
“Reformasi Polri idealnya dibentuk oleh Kapolri sendiri. Bagaimanapun, Polri tidak bisa dan tidak boleh diintervensi oleh pihak mana pun. Yang paling memahami persoalan di dalam tubuh Polri adalah para anggota Polri itu sendiri, bukan orang luar,” ujar Iskandarsyah kepada awak media melalui sambungan telepon di Jakarta, Minggu (9/11/2025).
Ia menyayangkan langkah pembentukan tim reformasi Polri yang melibatkan unsur eksternal, meskipun Kapolri turut dilibatkan di dalamnya. Menurutnya, pembentukan tim seperti itu justru berpotensi tidak efektif dan menimbulkan konflik kepentingan.
“Kalau masukan atau ide dari luar disampaikan kepada internal Polri, itu bagus sebagai bahan perbaikan. Tapi kalau tim reformasi dibentuk di luar struktur Polri, saya khawatir justru tidak membawa perubahan positif. Bahkan bisa sebaliknya,” tegasnya.
Iskandarsyah juga menyoroti keikutsertaan beberapa tokoh dalam tim tersebut, termasuk mantan Menko Polhukam Mahfud MD.
“Waktu beliau menjabat Menko Polhukam, Polri juga di bawah koordinasinya. Tapi kan tidak ada perubahan signifikan yang terjadi. Jadi mengapa sekarang harus membentuk tim eksternal?” katanya.
Ia menilai, langkah Presiden membentuk tim eksternal sebaiknya tidak mengabaikan upaya reformasi internal yang sudah dilakukan Kapolri sebelumnya.
“Sudah benar Pak Kapolri membentuk tim internal lebih dulu, dan seharusnya Presiden menghargai langkah itu,” ujar Iskandar.
Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa intervensi eksternal justru berpotensi menjerumuskan Polri menjadi alat kekuasaan.
“Kalau dibiarkan, Polri bisa menjadi mesin kekuasaan. Ini berbahaya, karena Polri adalah garda terdepan dalam menangani persoalan masyarakat. Jangan sampai Polri dijadikan bemper politik,” tegasnya menutup wawancara.
Sebagai tambahan, Iskandarsyah juga menyoroti pentingnya reformasi di seluruh institusi negara, bukan hanya Polri.
“Reformasi itu bukan hanya untuk Polri, tapi untuk semua lembaga di negeri ini. Lihat saja BUMN, kondisinya bahkan lebih parah. Di sana potensi perampokan uang negara jauh lebih besar,” pungkasnya.(erlita)
