KS, Kathmandu – Pemerintah Nepal resmi melantik mantan Ketua Mahkamah Agung, Sushila Karki, sebagai Perdana Menteri sementara pada Jumat (12/09/2025), menyusul mundurnya Sharma Oli di tengah gelombang yang dipimpin oleh generasi muda Gen Z.
Karki, 73 tahun, dikenal sebagai tokoh mandiri dan berintegritas. Ia dipilih sebagai figur transisi setelah ribuan demonstrasi menyuarakan dukungan melalui platform digital Discord. Dalam pidato perdananya pada Minggu (14/09/2025), Karki menyatakan komitmennya untuk menjawab tuntutan publik terkait pemberantasan korupsi, reformasi tata kelola, dan pemerataan ekonomi.
“Kita harus bekerja sesuai dengan pemikiran generasi Gen Z,” ujar Karki, seperti dikutip dari AFP. Ia juga mengajak seluruh warga Nepal untuk bersama-sama membangun pemerintahan yang bersih dan inklusif.
Penunjukan Karki merupakan hasil kesepakatan antara Presiden Ram Chandra Paudel, Panglima Angkatan Darat Jenderal Ashok Raj Sigdel, dan perwakilan demonstran. Parlemen Nepal telah dibubarkan, dan pemilu nasional berlangsung pada 5 Maret 2026.
Kerusuhan yang terjadi sebelum pelantikan Karki menurunkan sedikitnya 72 orang dan menyebabkan 191 luka-luka lainnya. Sejumlah fasilitas pemerintahan di kompleks Singha Durbar melaporkan kerusakan akibat aksi massal. Dalam pidatonya, Karki mengheningkan cipta untuk para korban dan menegaskan bahwa masa jabatannya tidak akan melebihi enam bulan.
“Kami akan menjalankan tugas kami dan menyerahkannya kepada pemerintah berikutnya,” tegasnya.
Presiden Paudel menyebut Karki sebagai langkah damai untuk meredakan krisis politik yang melanda negara berpenduduk 30 juta jiwa tersebut. Ia mengimbau masyarakat untuk mendukung proses pemilu mendatang demi stabilitas nasional.
Di sisi lain, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) terus memfasilitasi pemulangan WNI dari Nepal. Hingga Sabtu (13/09), sebanyak 57 WNI telah kembali ke Tanah Air, termasuk 17 orang yang tiba dari Kathmandu setelah bandara kembali beroperasi. Kemlu menyatakan masih ada 21 WNI yang akan ditarik secara bertahap dan mengimbau warga untuk mengakhiri perjalanan ke Nepal hingga situasi benar-benar aman.
