KS, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan pentingnya penguatan sistem pengawasan internal di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk mencegah penyalahgunaan wewenang atau abuse of power. Hal itu disampaikan Tito saat menghadiri Rapat Koordinasi Pengawasan Kompolnas di Ancol Jakarta, Selasa.
Menurut Tito, Polri merupakan institusi yang sangat besar dan memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dengan jumlah personel lebih dari 464 ribu yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia, maka diperlukan sistem pengawasan yang kuat, menyeluruh, dan berkelanjutan.
“Polri adalah institusi besar dengan tugas berat. Dalam struktur sebesar itu, potensi terjadinya abuse of power pasti ada. Maka dari itu, pengawasan harus diperkuat, terutama dari internal,” ujar Tito dalam sambutannya.
Tito menekankan, pengawasan tidak hanya dilakukan oleh Irwasum dan Divisi Propam Polri sebagai pengawas internal, tetapi juga melibatkan lembaga eksternal seperti Kompolnas, Ombudsman, hingga masyarakat sipil.
Ia menyebut bahwa media sosial kini juga menjadi kanal penting dalam fungsi kontrol publik terhadap kinerja aparat kepolisian. Kritik, laporan, dan viralnya sebuah kasus bisa menjadi alarm dini untuk melakukan evaluasi terhadap personel Polri.
“Zaman sekarang masyarakat bisa langsung mengawasi lewat media sosial. Ini bentuk pengawasan yang tidak boleh diabaikan,” tambahnya.
Lebih lanjut, Tito mendorong agar pengawasan dilakukan secara proaktif dan tidak sekadar menunggu laporan. Menurutnya, sistem pengawasan yang baik adalah yang mampu mendeteksi potensi pelanggaran sejak dini dan melakukan pencegahan sebelum terjadi masalah yang lebih besar.
Rapat koordinasi ini juga dijadikan momentum untuk menyamakan visi antara Kompolnas dengan pengawas internal Polri dalam rangka memperkuat pengawasan di semua lini.
Tito berharap, dengan sistem pengawasan yang solid, Polri dapat terus menjaga dan meningkatkan kepercayaan publik. Menurutnya, masyarakat hanya akan percaya pada lembaga penegak hukum yang transparan, akuntabel, dan mau dikoreksi.
“Pengawasan yang efektif akan menciptakan budaya organisasi yang sehat dan memperkuat legitimasi Polri di mata masyarakat,” pungkas Tito. (joy)
