KS, JAKARTA – Upaya konkret pemerintah dalam memberantas narkoba mendapat apresiasi dari berbagai pihak, seiring dengan implementasi strategi terpadu yang menggabungkan teknologi canggih dan pemberdayaan ekonomi.
Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan bahwa Polri tengah menyiapkan strategi komprehensif untuk membongkar jaringan narkoba dari akarnya.
“Polri terus berkomitmen untuk menindak tegas para pelaku kejahatan narkoba dan mengusut tuntas jaringan narkoba sampai ke akar-akarnya,” ujarnya.
Dalam upaya tersebut, Polri memanfaatkan teknologi analisis forensik digital dan pemetaan jaringan kriminal untuk mendeteksi dan mengintervensi aktivitas ilegal secara lebih cepat dan tepat sasaran.
Langkah ini menjadi bukti nyata bahwa penegakan hukum tidak hanya mengandalkan pendekatan konvensional, melainkan juga inovasi dalam bidang teknologi informasi guna memperkuat sistem keamanan nasional.
Sementara itu, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Komisaris Jenderal Polisi Marthinus Hukom, menyoroti bahwa permasalahan narkoba kini semakin kompleks karena dampaknya tidak hanya pada kesehatan dan keamanan, tetapi juga pada sektor ekonomi masyarakat.
“Permasalahan narkoba semakin kompleks, tidak hanya berdampak pada kesehatan dan keamanan, tetapi juga pada ekonomi masyarakat,” tegas Marthinus dalam pertemuan di Jakarta.
Ia menambahkan bahwa bisnis narkotika diperkirakan menghasilkan uang beredar hingga Rp500 triliun per tahun, sehingga para bandar narkoba kerap memanfaatkan kondisi ekonomi masyarakat dengan mengubah peran tokoh masyarakat menjadi jaringan kriminal.
Marthinus juga mengingatkan bahwa penggunaan media sosial sebagai sarana pemasaran narkoba kian meningkat, sehingga strategi penanggulangan harus dilakukan secara terintegrasi.
Dalam upaya menanggulangi dampak ekonomi dari peredaran narkoba, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menegaskan bahwa pemberantasan narkoba harus disertai dengan penciptaan peluang ekonomi bagi masyarakat yang rentan.
“Kita ambil contoh keberhasilan Thailand dalam mengubah kawasan Golden Triangle. Di Thailand, pemerintah mengambil langkah strategis dengan mengalihkan mata pencaharian petani opium ke pertanian produktif. Hal serupa bisa diterapkan di Indonesia dengan pendekatan yang tepat,” ujarnya.
Menteri UMKM juga menggarisbawahi pentingnya mengubah paradigma terhadap UMKM, dari sekadar objek tanggung jawab sosial menjadi bagian integral dari ekosistem bisnis yang berkelanjutan.
BNN dan Kementerian UMKM pun telah sepakat untuk segera menyusun nota kesepahaman guna memperkuat kolaborasi, terutama dalam mengembangkan UMKM di kawasan rawan narkoba.
