KS, JAKARTA – Kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang elakukan efesiensi anggaran, mendapat respon dari anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDIP Harris Turino.
Semangat Presiden Prabowo Subianto menghemat atau melakukan efisiensi anggaran di sejumlah Kementerian dan Lembaga, mendapat dukungan penuh. Meski begitu, Harris mengaku masih belum tahu pasti apa tujuan penghematan tersebut.
Dia awalnya, mengungkapkan pembahasan efisiensi anggaran kini tengah dikebut oleh DPR dan Pemerintah. Tenggat waktu pembahasan efisiensi anggaran tersebut yakni 14 Februari 2025.
“Tugas dan tanggung jawab saya sebagai anggota Komisi XI DPR RI memaksa saya untuk tetap berada di Jakarta dan membereskan pengesahan anggaran Kementerian dan Lembaga mitra kerja yang batas akhir pembahasannya adalah tanggal 14 Februari 2025, sesuai dengan Instruksi Presiden nomer 1 tahun 2025. Dalam Inpres tersebut Pemerintah memutuskan untuk melakukan efisiensi besar-besaran terhadap anggaran masing-masing Kementerian dan Lembaga yang sebenarnya anggarannya sudah disahkan dalam pembahasan APBN 2025 di tahun 2024,” kata Harris kepada wartawan, Kamis (13/2/2025).
Dikatakan Harris, Pemerintah tetap berhak melakukan efisiensi anggaran. Selama, kata dia, efisiensi dilakukan dengan tepat sasaran dan transparan.
“Pemerintah tentu berhak dan bahkan wajib untuk melakukan efisiensi agar anggaran lebih tepat sasaran, transparan dan akuntable. Kami mengapresiasi semangat efisiensi yang dilakukan oleh Pemerintahan Presiden Prabowo,” jelasnya.
Meski begitu, Harris mengaku ada beberapa Kementerian/Lembaga yang secara berlebihan mengalami efisiensi anggaran. Dia mengambil contoh Kementerian PPN/Kepala Bappenas dan Kementerian PU.
“Salah satu contohnya adalah Kementerian PPN/Kepala Bappenas. Anggaran awalnya Rp 1,9 triliun dan dipangkas menjadi hanya Rp 968 miliar. Dengan anggaran sebesar ini maka kementerian ini tidak akan mampu membayar tenaga PPPK dan tenaga honorer yang dipekerjakan. Belum lagi Kementerian PU yang anggaran awalnya Rp 110 triliun dan dipangkas habis tinggal Rp 29 triliun, di mana Rp 9 triliun di antaranya digunakan untuk membayar 46.000 pegawai,” jelasnya.
“Jadi anggaran yang digunakan untuk pembangunan hanya Rp. 20 triliun. Anggaran sebesar ini jelas tidak cukup untuk sekedar melakukan perawatan dan perbaikan seluruh jalan yang ada di Indonesia. Jadi mudah diperkirakan bahwa kondisi infrastruktur Indonesia di tahun ini akan mengalami penurunan kualitas yang sangat signifikan,” imbuhnya.
Harris pun mengaku belum mengetahui secara pasti maksud Pemerintahan Prabowo melakukan efisiensi anggaran. Dia menduga ada keperluan terkait program makan bergizi gratis hingga menutup kekurangan pemasukan dari PPN.
“Sejujurnya saya yang ada di dalam saja belum tahu akan digunakan untuk apa anggaran hasil efisiensi ini. Dari beberapa pernyataan Pemerintah saya hanya bisa menduga bahwa sebagian dari anggaran ini akan dialihkan untuk menambah anggaran makan bergizi gratis dari anggaran awal Rp 71 triliun menjadi sekitar Rp 170 triliun. Sebagian sisanya mungkin akan digunakan untuk menutup kekurangan pemasukan pemerintah dari batalnya penetapan PPN 12%, yaitu sebesar Rp 72 triliun, defisit penerimaan pajak 2024 sebesar Rp 50 triliun, dan kemungkinan hilangnya dividen BUMN sebesar Rp 80 triliun apabila Danantara jadi beroperasi tahun ini,” tuturnya.
“Tapi semua ini baru perkiraan karena memang belum diumumkan oleh Pemerintah dan belum dibahas di DPR RI. Saya cuman berharap agar semangat penghematan ini mampu membawa Indonesia menjadi lebih baik,” tegasnya. (red)
