KS, JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, jika diperlukan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek), Prof. Satryo Soemantri Brodjonegoro, dapat dievalusi terkait dugaan pemecatan tidak adil yang dialami oleh Prahum Ahli Muda dan Pj. rumah Tangga Setditjen Diktiristek, Neni Herlina.
Atas pemecatan itu, Dasco meminta komisi teknis terkait di DPR untuk mengkaji terlebih dahulu terkait permasalahan tersebut. Khususnya kepada Komisi X bermitra dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) untuk dapat melakukan pemantauan hingga evaluasi.
“Tentunya kita akan mencari, kita akan kaji, nanti kita akan minta komisi teknis terkait kementerian juga untuk melakukan pemantauan dan evaluasi jika dianggap perlu,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (20/1/2025).
“Kita akan minta komisi teknis terkait kementerian juga untuk melakukan pemantauan dan evaluasi,” pungkas Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.
Diberitakan sebelumnya, ratusan aparatur sipil negara (ASN) Ditjen Dikti Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) melakukan aksi protes yang disebut sebagai “senin hitam” di Lobby utama Gedung D, Gedung Kemendikti Saintek pada Senin (20/1/2025). Para ASN melakukan aksi unjuk rasa lantaran merasa diperlakukan tidak adil oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) Prof. Satryo Soemantri Brodjonegoro.
Aksi ini dilakukan buntut dari pemecatan tidak adil yang dialami oleh Prahum Ahli Muda dan Pj. rumah Tangga Setditjen Diktiristek, Neni Herlina. Dalam keterangan resminya, Neni diketahui sudah 24 tahun bekerja di instansi tersebut. Kemudian, pada Jumat (17/1/2025) sore kemarin dirinya mengaku tiba-tiba diusir keluar ruangan oleh pimpinan tertinggi di Kemendikti Saintek.
“Tiba-tiba pimpinan tertinggi kami masuk ke ruangan kami dan di hadapan semua orang, beliau mengusir saya keluar dan memerintahkan untuk pindah ke Kemendikdasme. Saya keluar dan shalat,” ujarnya dalam keterangan tersebut, di Jakarta, Selasa (21/1/2025). (Wid)
