KS, JAKARTA – Penyalurarn bantuan sosial (bansos) dari pemerintah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merekomendasikan agar tidak lagi membagi-bagikan bansos dalam bentuk barang. Mereka meminta bansos harus berbentuk uang yang disalurkan melalui Kantor Pos atau transfer bank.
“KPK telah memberikan rekomendasi dan membuat komitmen bersama Pemerintah untuk tidak membuka peluang tindak pidana korupsi dan politik uang dalam pemberian bantuan sosial kepada masyarakat,” kata Ghufron di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (7/2/2024).
Ghufron mengatakan bahwa bansos harusnya disalurkan sesuai data. Dia menegaskan bahwa bansos itu harusnya berbentuk uang, bukan barang.
“Sesuai dengan rekomendasi KPK, bahwa bansos harus disalurkan berdasar data yang valid dan mutakhir, Bansos bukan berupa barang tapi berupa uang dan uangnya disalurkan melalui kantor pos atau bank. Hal bertujuan agar bansos efektif mencapai tujuan, tepat sasaran dan efisien dalam proses distribusinya,” katanya.
Lebih lanjut, Ghufron juga mengingatkan seluruh pejabat untuk bersikap jujur dalam menjalankan tugas. Dia meminta pejabat untuk tidak memihak salah satu paslon.
“KPK juga mengingatkan kepada seluruh insan KPK, ASN dan segenap aparatur negara untuk menjaga netralitas dalam menjalankan tugas sehari-hari dengan menghindari sikap dan perilaku yang memihak kepada salah satu peserta pemilu. Sebagai bentuk tanggungjawab dan pengabdian aparatur negara kepada bangsa dan negara,” katanya.
Ghufron mengimbau agar masyarakat melapor ke KPK jika menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan pemilu.
“Laporan pengaduan yang disampaikan harus bersifat objektif berdasarkan data awal yang dilaporkan, bukan atas dasar subjektivitas ataupun kepentingan tertentu lainnya,” katanya. (red/int)
