KS, JAKARTA – Normalisasi sungai Ciliwung, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta menyetujui anggaran penanggulangan banjir Sungai Ciliwung dalam Raperda APBD tahun 2024 sebesar Rp 2,85 triliun.
Kesepakatan ini merupakan bentuk dukungan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI untuk menormalisasi Sungai Ciliwung sepanjang 17 kilometer pada 2024.
Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah menyampaikan normalisasi Sungai Ciliwung, yang akan dikerjakan sepanjang 17 km, itu merupakan kegiatan lanjutan dari 16 kilometer yang telah dikerjakan Pemprov DKI Jakarta mulai 2013.
“Memang tetap konsentrasi di Ciliwung, karena ada banyak rumah dan warga yang tinggal di sekitar Sungai Ciliwung harus mendapatkan perlindungan dari banjir,” ujar Ida Mahmudah dalam keterangan tertulis, Rabu (13/12/2023).
Anggota DPRD fraksi PDIP ini, berharap pengerjaan normalisasi tersebut rampung hingga akhir 2024, sesuai target pemerintah pusat sebagai bagian dari rencana induk sistem pengendalian banjir (flood control) Jakarta dari hulu hingga hilir.
Normalisasi Sungai Ciliwung sepanjang 17 km pada 2024 nantinya akan melintasi setidaknya 18 kelurahan di DKI Jakarta, antara lain Kelurahan Manggarai, Bukit Duri, Kebon Manggis, Kampung Melayu, Kampung Pulo, Kebon Baru, dan Bidara Cina.
Kemudian ada Kelurahan Cikoko, Cawang, Pengadegan, Rawajati, Cililitan, Gedong, Tanjung Barat, Balekambang, Pejaten Timur, Jagakarsa, dan Pasar Minggu.
Pengerjaan normalisasi ini bertujuan mengembalikan kondisi lebar sungai menjadi normal, yaitu 35-50 meter. Sementara itu, lingkup pekerjaan normalisasi ini meliputi penguatan tebing, pembangunan tanggul, pembangunan jalan inspeksi dengan lebar 6-8 meter di sepanjang sisi Sungai Ciliwung, meningkatkan kapasitas tampung alir dari 200 meter kubik/detik menjadi 570 meter kubik/detik, serta penataan kawasan di sekitar sungai.
Ida juga mengimbau Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI menggandeng sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang memiliki lahan tidak terpakai guna dibuat waduk atau embung.
“Bisa kerja sama antara Dinas SDA dengan Dinas Pertamanan dan Kehutanan untuk memanfaatkan lahan sehingga Dinas SDA tidak perlu lagi membeli lahan, itu yang dimaksimalkan untuk pembuatan waduk atau embung,” tambahnya.
Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas SDA DKI Jakarta Ika Agustin Ningrum mengatakan pihaknya mendukung penuh program pemerintah pusat untuk membuat tanggul di sepanjang Sungai Ciliwung, khususnya segmen Cililitan, Rawajati, dan Cawang, yang dilakukan oleh Kementerian PUPR.
“Fokus penanggulangan banjir tahun 2024 itu ruang lingkupnya ada pembangunan waduk, pengadaan tanah, sarpras (sarana prasarana) sungai, pompa air, layanan aspirasi masyarakat, dan operasional pengendali banjir,” pungkas Ika. (red/int)
