KS, PURWAKARTA — Anggota Komisi IX DPR RI, Putih Sari, secara prinsip mendukung inisiatif pemerintah dalam menyiapkan tempat karantina untuk penderita Tuberkulosis (TBC). Namun, ia menekankan pentingnya upaya edukasi kepada masyarakat agar langkah ini tidak menimbulkan kesalahpahaman.
“Saya sepakat dengan upaya pemerintah untuk menyediakan tempat karantina bagi penderita TBC karena tujuannya yang baik untuk menghentikan penyebaran penyakit ini. Namun, perlu memastikan bahwa sosialisasi kepada masyarakat dilakukan secara baik agar tidak ada kesalahpahaman,” ungkap Putih Sari saat menghadiri acara Sosialisasi Germas di Desa Mekarsari, Kecamatan Darangdan, Purwakarta, pada Senin, 7 Agustus 2023.
Putih Sari menyoroti pentingnya sosialisasi untuk mencegah terjadinya diskriminasi terhadap penderita TBC, yang sering kali mengalami stigma sosial yang merugikan. Mereka sering kali dianggap sebagai sumber penyakit dan menghadapi perlakuan yang tidak adil, sehingga merasa terasingkan dari masyarakat.
“Kita ingin mengatasi semua itu. Oleh karena itu, edukasi perlu dilakukan oleh pemerintah, terutama kepada penderita, agar mereka memahami bahwa TBC bisa disembuhkan,” kata politisi dari Partai Gerindra tersebut.
TBC merupakan penyakit menular yang masih memiliki tingkat penyebaran tertinggi di Indonesia. Oleh karena itu, upaya pemberantasan harus terus diupayakan agar target pemerintah untuk menjadikan Indonesia bebas TBC pada tahun 2030 dapat tercapai. Upaya ini memerlukan kerja sama dari semua pihak untuk mencapai tujuan tersebut di masa yang akan datang.
“Meskipun pemerintah menyediakan tempat karantina, yang penting adalah bagaimana tempat karantina tersebut dikelola, bagaimana keluarga pasien dan lingkungannya mendapatkan edukasi yang baik, agar penderita tidak menghadapi diskriminasi yang lebih parah dalam masyarakat,” tambah Putih Sari, yang juga memiliki latar belakang sebagai dokter gigi.
Pada acara Sosialisasi Germas tersebut, selain dihadiri oleh Anggota Komisi IX DPR RI, Putih Sari, juga hadir Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Dinas Kesehatan Purwakarta, anggota DPRD Purwakarta, Rifki Fauzi, dan Kepala Desa Mekarsari, Ruhiat. (ris)
